Yang menarik perhatian saya

Ada 4 hal yang menarik perhatian saya yaitu  dua Peraturan Pemerintah dan satu Undang-undang Republik Indonesia serta sebuah  Bagan Struktur Oraganisasi IPB Terbaru Tahun 2013:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

    Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Agustus 2013 telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

    PP tersebut mengatur tentang pendanaan PTN Badan Hukum, termasuk IPB.

    Sebagai salah PTN Badan Hukum yang harus menerapkan PP tersebut paling lambat 10 Agustus 2014.

  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta IPB

    14 Oktober 2013 menjadi salah satu hari bersejarah bagi IPB. Pada tanggal tersebut Statuta IPB ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2013. Peraturan Pemerintah yang berisi 105 pasal tersebut merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti).

    Dalam UU Dikti, IPB yang sebelumnya berstatus sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) selanjutnya ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Badan Hukum dan pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU Dikti paling lambat 2 (dua) tahun dari sejak diberlakukannya UU tersebut.

    Oleh karena itu, IPB sebagai PTN bh wajib memiliki Statuta yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.

    Kronologis tersebut secara ringkas sebagai berikut :
    UU No.12 Thn 2013 (UU Dikti) –> IPB dari PTN BHMN menjadi PTN bh –> pengelolaannya harus menyesuaikan dengan ketentuan UU Dikti –> Statuta IPB (PP 66 Tahun 2013).

    ***

    Statuta IPB yang didalamnya berisi peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB, antara lain memuat mengenai visi, misi, filosofi, mandat, prinsip, tugas, fungsi, identitas, penyelenggaraan tridharma, sistem pengelolaan termasuk organ dan kewenanganannya, ketenagaan, sistem penjaminan mutu internal, kode etik dan sanksi, dan pendanaan IPB.

    Karena Statuta IPB itu menyangkut segala hal pokok tentang IPB, maka menjadi hal menarik sekaligus ‘wajib’ bagi segenap warga IPB untuk menelaah isi Statuta tersebut.

  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

    Pasal 83

    (1) Pemerintah menyediakan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dana Pendidikan Tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

    Pasal 89

    (1) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 dialokasikan untuk:

    a. PTN, sebagai biaya operasional, Dosen dan tenaga kependidikan, serta investasi dan pengembangan;

    b. PTS, sebagai bantuan tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan profesor, serta investasi dan pengembangan; dan

    c. Mahasiswa, sebagai dukungan biaya untuk mengikuti Pendidikan Tinggi.

    (2) Dana Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk PTN badan hukum diberikan dalam bentuk subsidi dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

    (3) Ketentuan mengenai bentuk dan mekanisme pendanaan pada PTN badan hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

    (4) Dana Pendidikan Tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.

    (5) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.

    (6) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.

    (7) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian.

  4. Bagan Struktur Oraganisasi IPB Terbaru Tahun 2013Struktur Organisasi IPB Tahun 2013

 

Bisa di download disini:

  1. Undang-Undang-Republik-Indonesia-Nomor-12-Tahun-2012-tentang-Pendidikan-Tinggi

  2. Peraturan-Pemerintah-Nomor-58-Tahun-2013-tentang-Bentuk-dan-Mekanisme-Pendanaan-Perguruan-Tinggi-Negeri-Badan-Hukum

  3. Peraturan-Pemerintah-Nomor-66-Tahun-2013-tentang-Statuta-IPB

 

Sumber:

  1. endangyuni.staff.ipb.ac.id
  2. sipuu.setkab.go.id
  3. http://ipb.ac.id/about/orgindo

 

Bagaimana nasib Unit Arsip IPB?
Di Statuta IPB tersebut sama sekali tidak disebut adanya Unit Arsip :-(

 


FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedInWhatsAppLineShare/Bookmark