Anita's Personal Blog

Kegiatan Arsiparis | Komputer | Fotografi

Tax Amnesty

syarat_ikut_amnesty_pajak

Presiden Joko “Jokowi” Widodo (kiri) membuat pernyataan selama diskusi tentang program amnesti pajak di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 15 Juli (Sumber foto: ANTARA / M Risyal Hidayat)

Tax Amnesty menawarkan pengampunan pajak bagi orang Indonesia yang memulangkan aset mereka dikenakan tarif hukuman yang relatif rendah antara 2 persen dan 10 persen dari bulan Juli sampai Maret mendatang. Program ini bertujuan untuk menarik miliaran dolar dana disimpan di luar negeri oleh orang Indonesia kaya.

Di TV, di kantor, di surat kabar heboh membicarakan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak).  Saya sendiri bingung apa sih Tax Amnesty itu.  Berikut adalah kumpulan pengetahuan tentang Tax Amnesty yang saya dapatkan dari Group WA dan searching di internet, semoga bermanfaat.

Tax Amnesy diadakan oleh pemerintah sasaran utamanya adalah orang kaya Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri.

Tax amnesty adalah pengampunan pajak, yaitu adanya penghapusan pajak bagi Wajib Pajak (WP) yang menyimpan dananya di luar negeri dan tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan imbalan menyetor pajak dengan tarif lebih rendah. Dengan dilakukannya tax amnesty ini, diharapkan para pengusaha yang menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi WP baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Dari pemberitaan CNN Indonesia dinyatakan bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang menyimpan uang mereka di luar negeri, seperti Singapura, dengan memanfaatkan tax treaty. Oleh karena itulah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong diberlakukannya tax amnesty ini untuk menarik kembali uang milik warga Indonesia yang disimpan di luar negeri.

Syarat ikut Amnesti Pajak:
  1. Ungkap harta tersembunyi
  2. Tidak sedang berperkara/menjalani hukuman pidana di bidang perpajakan
  3. Repatriasi asing ke dalam negeri
  4. Membayar uang tebusan

Sebagain besar peserta yang membayar Tax Amnesty adalah karyawan swasta dan pemilik usaha di daerah.

Syarat lengkap untuk membayar Tax Amnesty sebelum ke kantor pajak:
  1. Pastikan Anda bukan termasuk wajib pajak yang sedang dalam proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sementara berkas penyidikannya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sedang dalam proses peradilan, atau menjalani hukuman pidana perpajakan;
  2. Pastikan status NPWP Anda masih aktif.  Kalau Anda tidak pernah / tidak rutin dalam pelaporan SPT Tahunannya, bisa jadi di-delete atau di-non efektif-kan oleh DJP.  Anda bisa telepon ke kring pajak 1500200 atau telepon ke kantor pajak dimana Anda terdaftar untuk menanyakan status NPWP Anda;
  3. Pastikan Anda tidak mempunyai tunggakan pajak yang belum dibayar (biasanya SKPKB/SKPKB-T dari hasil pemeriksaan, atau surat keputusan/putusan dari pengadilan pajak – jika ada sengketa pajak). Kalau perusahaan, cek juga tunggakan pajak perusahaan cabang nya. Dan tunggakan ini yang harus dibayar adalah pokok-nya saja, sanksi administrasi berupa bunga dan dendanya tidak usah dibayar. Jadi, kalau Anda dapat Surat Tagihan Pajak yang hanya memuat sanksi administrasi saja, tidak wajib dibayar kalau mau ikut Tax Amnesty. Kalau ada tunggakan, bayar, dan persiapkan buktinya, karena sebagai salah satu syarat ikut Tax Amnesty. Kalau tidak ada tunggakan, skip ke no.4;
  4. Mempersiapkan copy SPT Tahun 2015 (khusus untuk yang menyelenggarakan pembukuan dengan tahun buku yang berakhir 1 Januari s.d. 30 Juni 2015, menggunakan copy SPT Tahun 2014). Untuk yang baru membuat NPWP, skip saja no.4 ini, lanjut langsung ke no.5. Untuk yang punya NPWP tapi tahun 2015 tidak lapor, harus membuat SPT 2015 dulu dengan ketentuan : harta dan hutang yang boleh dimasukkan di SPT 2015 ini hanya harta dan hutang yang telah dilaporkan di SPT terakhir, ditambah harta dan hutang yang diperoleh di Tahun 2015. Jadi, misalnya Anda terakhir lapor di tahun 2009, yang boleh dimasukkan hanya harta dan hutang yang dilaporkan di 2009, ditambah harta dan hutang yang diperoleh di tahun 2015. *) Masih ingat kan, ngisi tabel harta dan hutang di SPT Tahunan? Untuk harta, yang ditulis adalah nilai perolehannya, sedangkan untuk hutang, yang ditulis adalah nilai sisanya.
  5. Untuk wajib pajak yang baru membuat NPWP di tahun 2016, atau belum membuat, tetapi sebenarnya usahanya sudah jalan sejak 2015, dan termasuk wajib pajak yang peredaran usahanya s.d. 4,8 Miliar, jangan lupa – harus membuat surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha mulai Januari s.d. Desember 2015 (yang file nya bisa di-download dari link di bawah ini) dan tidak usah membuat SPT Tahun 2015.

    FYI, setelah UU Tax Amnesty ini diundangkan tanggal 1 Juli 2016, pembetulan SPT Tahun 2015 setelahnya dianggap tidak disampaikan apabila mengikuti Tax Amnesty. Jadi, misalnya setelah 1 Juli 2016 Anda buru-buru membetulkan SPT Tahunan 2015 dengan harapan nilai uang tebusannya bisa bayar lebih kecilan, Anda kecele, dan sia-sia belaka karena tidak dianggap disampaikan, hahaha…

  6. Mengisi Daftar Rincian Harta dan Hutang yang file nya bisa di-download dari link di bawah ini. Untuk daftar rincian harta dan hutangnya, karena nanti softcopy-nya akan diminta oleh kantor pajak dan tidak boleh di-copy file nya, maka silakan teman-teman burning file nya ke CD/DVD (atau kalau tidak sayang flashdisk ya di-copy saja ke flashdisk, tapi nanti flashdisk nya ditinggal di kantor pajak). Kemudian di print.
  7. Mengisi Formulir Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang dile nya bisa di-download dari link di bawah ini. Di print, tempel meterai 6000, dan tanda tangan.
  8. Mempersiapkan dokumen pendukung untuk hutang yang diungkapkan di Tax Amnesty. Untuk harta yang diungkapkan – tidak usah. Kenapa kok hanya hutang? Karena hutang itu kan sebagai pengurang dasar perhitungan uang tebusan, makanya harus ada dokumen buktinya. Kok harta tidak usah? Yang pertama, karena untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak yang hartanya bejibun dan sudah ada katakanlah sejak tahun Majapahit berdiri, hehe.. sehingga dokumennya sudah entah kemana. Kedua, karena, jika dikemudian hari ditemukan bahwa harta yang diungkapkan di Tax Amnesty nilainya ternyata lebih besar daripada yang diungkapkan, selisihnya dianggap sebagai penghasilan, dan dikenakan pajak penghasilan, dan ditambah sanksi 200%. Makanya Gan, ungkap semua jangan ragu-ragu…
  9. Membayar Uang Tebusan dengan kode setoran pajak 411129-512. Buktinya jangan lupa dibawa ya…
  10. Mengisi Surat Pernyataan Tidak Mengalihkan Harta Tambahan Dari Dalam ke Luar Negeri yang file nya bisa di-download dari link di bawah ini.
  11. Mengisi Surat Pernyataan Mengalihkan dan Menginvestasikan Harta Tambahan (apabila mempunyai harta di luar negeri yang ingin dialihkan ke Indonesia, paling lambat 31 Desember 2016 untuk periode pembayaran uang tebusan s.d. 31 Desember 2016, dan paling lambat 31 Maret 2017 untuk periode pembayaran uang tebusan setelah 31 Desember 2016) yang file nya bisa di-download dari link di bawah ini. Dan nantinya harus membuat Laporan Pengalihan dan Realisasi Investasi Harta Tambahan setiap 6 bulan selama 3 tahun sejak pengalihan harta.
  12. Bagi wajib pajak yang ada sengketa pajak yang pada intinya meminta pengembalian pajak yang telah dibayar atau meminta menghapuskan sanksi administrasi, jika mau ikut Tax Amnesty harus mencabut permohonannya dengan cara mengisi Surat Pernyataan Mencabut Pemohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, dst… (panjang banget sampai 9 baris kalau ditulis).
  13. Bagi wajib pajak yang sedang dalam tahapan buper (bukti pemeriksaan)/penyidikan, tapi berkasnya belum dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, masih bisa ikut Tax Amnesty, tetapi harus bayar dulu pajak yang terutang berdasarkan buper/penyidikan itu. Berapa yang harus dibayar itu kalau mau tahu harus mengirimkan surat permohonan dahulu (yang file nya bisa di-download dari link di bawah ini) kepada Direktur Jenderal Pajak u.p. Kepala Unit Pemeriksaan Bukti Permulaan atau Penyidikan Tidak Pidana di Bidang Perpajakan yang ada di Kanwil DJP (saya sarankan langsung datang saja kesana, jangan pake pos). Apabila sudah mendapat balasan yang berisi informasi berapa jumlah pajak yang harus dibayar (maksimal 14 hari kerja sejak surat permohonan diterima), maka harus dibayar paling lambat juga 14 hari kerja sejak informasi tersebut diterima dengan Kode 411129-513. Apabila tidak dibayar dalam jangka waktu diatas, maka informasi tersebut menjadi tidak berlaku harus meminta ulang. Makanya jangan dibikin main-main Gan… Tahu-tahu ntar berkas buper/penyidikannya sudah dinyatakan lengkap sama Kejaksaan, tidak bisa ikut Tax Amnesty… Kalau sudah dibayar, buktinya jangan lupa dibawa ya…

Sudah, itu saja, tinggal datang ke Kantor Pajak, serahkan kepada petugas Tax Amnesty-nya, dan apabila sudah lengkap semua, Anda akan dikasih tanda terima. Setelah 10 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, akan ada balasannya dari Kanwil DJP yang namanya adalah Surat Keterangan Pengampunan Pajak.

Gimana ?, mudah sekali kan cara ikut Tax Amnesty? Makanya buruan, segera siapkan dokumen yang diperlukan, isi formulirnya, bayar uang tebusannya, serahkan ke kantor pajak, dan tunggu Surat Keterangan Pengampunan Pajak untuk mulai dari nol lagi…

(Oiya, mulai dari nol lagi ini start-nya di 1 Januari 2016 ya, bukan 31 Maret 2017, jadi pastikan kewajiban perpajakan mulai 1 Januari 2016 seterusnya patuh dan pajaknya dibayar sebagaimana mestinya, sebenar-benarnya, dan tidak ada yang disembunyikan, Oke?)

Menurut data Kementrian Keuangan, aset dipulangkan telah mencapai Rp 1,94 triliun, jauh dari proyeksi pemerintah sebesar Rp 1 kuadriliun. Jumlah ini dinyatakan dan aset yang direpatriasi mencapai Rp 59500000000000 sementara pembayaran denda sebesar Rp 1,18 triliun, hanya 0,7 persen dari Rp 165000000000000 sasaran. Sumber: Tax amnesty yet to net big fish

* PP No.34 thn 2016*
  1. Presiden Joko Widodo tlh menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No.34 Tahun 2016 trtgl 8 Agustus 2016 ttg PPh Final Penjualan Tanah n Bangunan sbsr 5% dr NJOP menjadi 2,5% yg berlaku 1 bln terhitung sejak PP ditandatangani (berlaku mulai 9 September 2016*
  2. Presiden Joko Widodo meminta para Gubernur, Bupati n Walikota jg melakukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (BPHTB) utk perolehan/pembelian Tanah n Bangunan sbsr 5% menjadi 2,5%. (Implementasi pelaksanaannya didaerah sangat brgantung dgn kondisi daerah,Peraturan Daerah memerlukan persetujuan brsama Gubernur/Bupati/Walikota dgn DPRD stmpat)*
  3. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil pd tgl 11 Agustus 2016 tlh mencapai ksepakatan :
    a. _BPHTB_ utk perolehan/pembelian tnh n bangunan smpai dgn _NJOP_ sbsr Rp.2 M, ditetapkan _NIHIL PEMBAYARAN_
    b.Atas tanah n bangunan trsbt yg blm bersertipikat; biaya utk memperoleh sertipikat hak atas tanah trsbt di BPN adalah sbsr Rp.300 Rb prsertipikat
    c.Pemerintah Provinsi DKI Jkt akan mempersiapkan Anggaran Pendapatan n Belanja Daerah (APBD) 2017, utk meng _GRATIS_kan srtifikasi tnh n bangunan dgn NJOP dibawah Rp.2 M*
Tgl 07/09 16:22, Info terbaru dr kantor Dirjen Pajak:

Dirjen Pajak keluarkan peraturan terbaru yg meringankan beban kita yg ingin bereskan laporan pajak masing2.

Peraturan baru itu antara lain :

  1. Nilai harta yg kita laporkan skrg tdk lg hrs harga pasar,tetapi harga wajar yg kita tentukan sendiri.
    Nilai yg kita tentukan ini tdk akan dikoreksi oleh petugas pajak n tdk hrs ada dokumen pendukungnya
    Kedepannya pun petugas pajak tdk blh melakukan penelitian trhdp nilai harta yg kita masukan ke Tax Amnesty ini,jd bnr2 trsrh kita*
  2. Kalau ada rumah atau mobil atau harta lain yg dibeli dr income yg sdh bayar pajak,tdk usah bayar tax amnesty tp ikut pembetulan laporan pajak (SPT) sj.
    Bgt jg dgn harta warisan n hibah,jk blm msk di SPT ckp dilakukan pembetulan laporan pajak.
    Hanya perlu membayar Rp 100.000 biaya admin di kantor pajak.
    Dgn ikut pembetulan SPT ini,kita berarti patuh pd UU Perpajakan, tidur bs enak.
  3. Isi formulir jg skrg lbh gampang.
    Harta n utang yg tlh dilaporkan dilaporan pajak sblmnya tfk perlu dirinci lg,hanya perlu jumlah totalnya sj.
  4. Skrg pensiunan n   yg pendptannya Rp 4,5 jt per bln kebawah tdk perlu punya NPWP, tdk wajib lapor SPT,tdk wajib ikut Tax Amnesty n tdk akan kena sangsi TA atau pun sangsi pajak.
  5. Tdk usah ijin kantor utk ke kantor pajak,skrg kantor layanan pajak jg buka dihari Sabtu jam 8-2 siang n Minggu jam 8-12 siang.
Pengertian

Tax amnesty atau amnesti pajak merupakan pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dimiliki oleh perusahaan yang akan segera diatur dalam UU Pengampunan Nasional.

Hal-hal yang berkaitan dengan draft UU tersebut dikatakan jika pengampunan pajak adalah:

  • penghapusan pajak terutang,
  • penghapusan sanksi administrasi perpajakan,
  • penghapusan sanksi pidana pada bidang perpajakan, maupun sanksi pidana tertentu yang diharuskan membayar dengan uang tebusan.

Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yang disimpan di luar negeri, tetapi juga yang berasal dari dalam negeri yang laporannya tidak diberikan secara benar.

Apa Bedanya Ikut Pengampunan Pajak & Tidak Ikut Pengampunan Pajak?

Pengampunan Pajak sendiri bukan merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak.

Pengampunan pajak merupakan hak yang bisa diperoleh oleh Wajib Pajak yang lupa melaporkan hartanya.

Pengampunan Pajak berhak  diajukan oleh perorangan ataupun badan usaha seperti PT.

Perorangan baik pebisnis, wiraswasta maupun karyawan berhak ikut pengampunan pajak.

Lalu apa bedanya jika kita ikut Pengampunan Pajak dengan  tidak ikut Pengampunan Pajak?

Jika Ikut Pengampunan Pajak :
  •   Setiap Warga Negara Indonesia berhak mengikuti program Pengampunan Pajak dan jika memutuskan mengikuti program Pengampunan Pajak maka si wajib pajak tidak boleh melakukan pembetulan SPT lagi terhitung dari SPT tahun 2015.
  • Untuk mengikuti Pengampunan Pajak, Wajib Pajak dapat mengungkapkan harta yang selama ini belum dilaporkan kemudian membayar uang tebusan atas harta tersebut. Tarif uang tebusan sendiri berbeda-beda tergantung periode dan jenis Pengampunan Pajak yang dilakukan Wajib Pajak, mulai dari 2% sampai dengan 10%. Khusus untuk UMKM, tarifnya adalah 0,5% dan 2%.
  • Pengampunan Pajak yang ada berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang serta pembebasan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
  • Jika sudah ikut Pengampunan Pajak, atas harta yang dilaporkan tidak akan diperiksa lagi di masa depan.
  • Jika ikut Pengampunan Pajak, maka akan dilakukan penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
  • PPh Final atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham akan dihapuskan jika Wajib Pajak ikut Pengampunan Pajak.
  • Jika ikut Pengampunan Pajak dan dikemudian hari ditemukan harta yang tidak dilaporkan di dalam periode pengampunan pajak yakni harta per 31 Desember 2015 , maka temuan harta tersebut akan dikenakan tarif pajak sebesar 30 persen ( tarif PPh pribadi yang berlaku ) dan sanksi denda sebesar 200 persen.
Jika Tidak Ikut Pengampunan Pajak :
  • Wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Syaratnya, Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
  • Jika pembetulan yang dilakukan mengakibatkan adanya penambahan utang pajak, maka Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Ini terhitung sejak saat penyampaian SPT berakhir sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.
  •  Jika Wajib Pajak telah memiliki NPWP sebelum tahun 2015 atau sebelumnya, dan belum melaporkan SPT Tahunan PPh 2015, maka Wajib Pajak dapat melaporkan hartanya tanpa ikut Pengampunan Pajak dan hanya dikenai Sanksi telat lapor sebesar Rp 100.000 (bagi WP Orang Pribadi) asalkan atas penambahan harta tersebut tidak menyebabkan timbulnya tambahan utang pajak.
  • Aset yang dilaporkan dalam pembetulan SPT tersebut masih bisa diperiksa di masa depan.
  • Jika tidak ikut Pengampunan Pajak dan dikemudian hari ditemukan harta yang tidak dilaporkan di dalam periode pengampunan pajak yakni harta per 31 Desember 2015 , maka temuan harta tersebut akan dikenakan sanksi sebesar 30 persen ( tarif PPh pribadi yang berlaku ) dan sanksi bunga sebesar 2 persen perbulan maksimal 24 bulan atau maksimal 48 persen.

Jadi, setelah membaca penjelasan di atas, Apakah anda sudah memiliki keputusannya? Ikut Pengampunan Pajak atau Tidak? Semua keputusan berada di tangan anda.

Kalau mau info lbh lengkap telp sj ke hotline Tax Amnesty : 1500 745
Ckp profesional kok petugasnya

*Smg bermanfaat !*

Sumber tulisan:

  1. http://awanpajak.com
  2. http://www.pengampunanpajak.com,
    Email: info@pengampunanpajak.com
  3. http://www.thejakartapost.com/news
  4. http://www.kompasiana.com
  5. Info di Group WA

Penulis: Anita Handayani


2 Comments

  1. postingan ini saya izin untuk di print, katanya kemarin2 sewaktu idul adha saudara saya masih belum terlalu paham soal tax amnesti ini.

    setelah saya baca2 trnyata tax amnesti itu penting jga untuk ikutan, klo enggak ikut hidup enggak tenang, dan tentunya kalo ketauan gk ikut program ini biaya buat bayar pajak nya ternyata lebih besar di banding yg ikut tax amnesti.

  2. @Enas Nasrudin: Silahkan….

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*