Kegiatan Arsiparis | Komputer | Fotografi

Tag: Cuti PNS (Page 1 of 2)

POB Cuti PNS: Cuti Bagi Dosen

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.7. Cuti Bagi Dosen

6.7.1. Dosen yang di angkat Pemerintah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.7.2. Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

6.7.3. Selain cuti sebagaimana dimaksud poin 6.7.1 dan 6.7.2 dosen dapat  memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dengan tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus,  tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen secara penuh.

6.7.4. Cuti untuk studi dan penelitian diberikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada dosen yang mempunyai jabatan fungsional sebagai berikut:

a. asisten ahli atau lektor berhak mendapatkan cuti 5 (lima) tahun sekali;

b. lektor kepala atau profesor berhak mendapatkan cuti 4 (empat) tahun sekali.

6.7.5. Studi dan penelitian sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan:

a.     pendidikan nongelar;

b.     penelitian;

c.     penulisan buku teks;

d.     praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri yang relevan

dengan tugasnya;

e. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;

f.  pengabdian kepada masyarakat;

g. magang pada satuan pendidikan tinggi lain; atau

h. kegiatan lain yang sejenis.

6.7.6. Hasil studi dan penelitian sebagaimana dimaksud harus

diwujudkan dalam bentuk dokumen atau laporan akademik yang

dipertanggungjawabkan dalam forum ilmiah.

6.7.7. Cuti untuk studi dan penelitian sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

6.7.8. Pelaksanaan cuti untuk studi dan penelitian diatur oleh penyelenggara  pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti

POB Cuti PNS: Cuti Diluar Tanggungan Negara

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.6. Cuti Di Luar Tanggungan Negara

6.6.1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5(lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

6.6.2. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan – paling lama 3 (tiga) tahun.

6.6.3. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6.6.2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

6.6.4. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.

6.6.5. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

6.6.6. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6.6.7. PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa  menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, maka :

a. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali;

b. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara  untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain;

c. Apabila penempatan yang dimaksud dalam huruf b tidak mungkin,  maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti

POB Cuti PNS: Cuti Karena Alasan Penting

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.5. Cuti Karena Alasan Penting

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

6.5.1. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

6.5.2. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;

6.5.3. Melangsungkan perkawinan yang pertama;

6.5.4. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.

6.5.5. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

6.5.6. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil  yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti

POB Cuti PNS: Cuti Bersalin

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.4. Cuti Bersalin

6.4.1. Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, PNS wanita berhak atas cuti bersalin.

6.4.2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

6.4.3. Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam point (6.4.1) dan (6.4.2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

6.4.4. Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.4.5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.4.6. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti

POB Cuti PNS: Cuti Sakit

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.3. Cuti Sakit

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

6.3.1. Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.

6.3.2. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

6.3.3. Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

6.3.4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.3) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

6.3.5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

6.3.6. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

6.3.7. Pegawai NegeriSipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.5) dan atau point (6.3.6), harus Diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

6.3.8. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.7) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3.9. Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandung berhak atas cuti  sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

6.3.10. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.9), Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

6.3.11. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

6.3.12. Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti

POB Cuti PNS: Cuti Besar

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.2. Cuti Besar

6.2.1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

6.2.2. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

6.2.3. Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.2.4. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.2.5. Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.

6.2.6. Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

6.2.7. Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7. RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti

« Older posts