Anita's Personal Blog

Kegiatan Arsiparis | Komputer | Fotografi

Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai

Bermula dari tugas dari pimpinan unit kerja saya, menugaskan 5 orang pegawainya, termasuk saya untuk mengikuti acara “Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai” yang diadakan di Gedung GWW (Graha Widya Wisuda) IPB, senin 21 Oktober 2012.  Acara dimulai jam 10 pagi.

Dengan gembira kami berlima berangkat dengan mimpi nanti renumerasi JADI diterapkan di IPB.

Kamipun duduk manis

Setelah beberapa lama menunggu, maka acara dimulai.

  1. Pertama adalah presentasi tentang

    Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

    yang disampaikan oleh: Drs. Mamat Rahmat, MM dengan pangkat Pembina TkI, Gol IV B dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Badan Kepegawaian Negara (BKN)  Jakarta.  Dikatakan bahwa dasar hukum  Penilaian Prestasi Kerja adalah:

    1. UU nomor 8 tahun 1974, yang diperbaiki oleh UU nomor 43 tahun 1999
    2. PP nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
    3. PP nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
    4. Perka BKN

    Menurut Pak Mamat PNS (termasuk CPNS) akan diberikan TUNJANGAN yang namanya RENUMERASI

    Target tahun 2014 

    Jika PNS hasil kerjanya < 25% maka akan dikenakan sanksi disiplin hukuman berat

    Mulai tahun 2014 PNS wajib membuat SKP (bukan DP3)

    SKP ini yang buat adalah pegawai nya sendiri bukan atasannya

    SKP = Sasaran Kerja Pegawai

    SKU = Sasaran Kerja Unit

    SKO = Sasaran Kerja Organisasi

    Setiap kegiatan dihitung berdasarkan RUMUS yang bisa dipertanggungjawabkan

    Menurut Pak Mamat, tahun ini (2013) renumerasi diberikan ke DIKBUD

    Sedangkan Departemen Kesehatan dan Agama masih belum.

    Nanti ada rapel REMON ke 13 (1 bulan gaji)

    Jadi diterima 13 bulan sebanyak 56 juta, berlaku surut

    Hasil kerja BKN dihargai 49%

    Hasil kerja Dikbud dihargai 48%

    Penilaian Prestasi Kerja Merupakan alat kendali

    Jangan main uang DIPA, resikonya berat.  Sebab 1 juta saja uang DIPA dipakai bisa dipecat PNS nya.

    Prestasi kerja:

    1. SKP
    2. Perilaku Kerja

    Penilaian perilaku kerja meliputi:

    1. Orientasi pelayanan
    2. Integritas
    3. Komitmen
    4. Disiplin
    5. Kerjasama
    6. Kepemimpinan

    Sebagai perbandingan, dalam DP3 yang dinilai selama ini adalah:

    1. Kesetiaan
    2. Prestasi Kerja
    3. Tanggung Jawab
    4. Ketaatan
    5. Kejujuran
    6. Kerjasama
    7. Prakarsa
    8. Kepemimpinan

    Mulai JANUARI 2014 buat SKP sesuai dengan fungsinya !

    Setiap PNS wajib membuat SKP

    Setiap PNS diberikan uraian tugas

    Uraian tugas dilihat di struktur, lakip, dan Dipa

    Jabatan Fungsional wajib menggunakan Angka Kredit

    Nilai didapat dari pengamatan atasan langsung:

    1. Perilaku kerja 40%
    2. Prestasi kerja 60%

    Penilaian SKP dapat > 100

    Nilai perilaku buat yang sakit dikurangi targetnya dari 100 menjadi 90 saja

    di SKP, jika PNS tidak mau tanda tangan dianggap sah

    Jika ada keberatan ada waktunya.

     

    Jika SKP nilainya 74 maka ybs tidak bisa naik pangkat dan tidak bisa di promosi.

    SKP yang nilainya baik minimal nilainya 76

    Yang bukan PNS tidak wajib membuat SKP

    Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi, dengan memperhatikan:

    1. Jelas
    2. Dapat diukur
    3. Relevan
    4. Dapat dicapai
    5. Memiliki target waktu

    Target waktu diukur oleh PNS nya sendiri.

    Angan2 atau cita2 jangan terlalu tinggi agar dapat dicapai target waktunya

    Kriteria Nilai:

    1. 91 – 100 Sempurna
    2. 76 – 90 jika ada 1 atau 2 kesalahan
    3. 61 – 75 jika ada 3 atau 4 kesalahan kecil
    4. 51 – 60 jika ada 5 kesalahan

    Jka Cuti bersalin maka targetnya dikurangi

    Cuti sakit harus ada surat dokter

    Jabatan rangkap ada 3 yaitu:

    1. Peneliti
    2. Jaksa
    3. Perancancang Pembangunan
      Tunjangannya hanya 1 dipilih yang paling besar.  Tidak boleh double.

    Mulai januari 2014 buat SKP.  Ada negosiasi antara bawahan dan atasan.

    SKP yang buat adalah PNS nya sendiri, bukan atasan langsungnya.

    Bulan Desember 2013 atasan langsungnya akan memberikan penilaian

    BKN sudah renumerasi

    Dikbud belum

    ini contoh:

    keponakan Pak Mamat yang kerja di Pajak 0 tahun mendapat gaji 2 juta, dapat renumerasi 6 juta, jadi total dia terima sebulannya 8 juta

    Pak mamat sendiri sekarang ini menerima gaji 5 juta, uang renumerasi 4,8 juta.  Jadi total diterimanya 9,8 juta.

    Penjelasan Pak Mamat ini membuat sebagian besar audience hatinya berbunga-bunga.

  2. Cara kedua adalah penyampaian materi tentang

    Sistem Manajemen Kinerja Pegawai IPB

    oleh Direktur SDM IPB (Ibu Erlin Trisyulianti, STP, MSi).

    Salah satu isi pemaparannya yang paling saya ingat adalah: “Pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa IPB memilih sebagai perguruan tinggi berbadan hukum ( PTBH), oleh sebab itu pengajuan renumerasi IPB ditolak oleh Menpan”.

    “Karena IPB memilih sebagai Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTBH) maka IPB harus memperbaiki kesejahteraannya sendiri !”.

    Sehabis Direktur SDM mengucapkan ini langsung ada teriakan huuuuu… oleh audience.

  3. Pada sesi tanya jawab Pak Mamat menanggapi sebagai berikut:
    1. PNS wajib membuat SKP
    2. SKP wajib dibuat oleh PNS dan CPNS mulai tahun 2014
    3. Kompensasi ada kaitannya.  Setoap pekerjaan harus terbagi habis pada bawahannya
    4. Jika terlambat masuk kerja 1 menit saja akan dipotong 1%
    5. Terlambat 2 jam dipotong 2,5 %
    6. Bolos tanpa keterangan jelas dipotong 3%
    7. Jika masuk terus dan target kerja tercapai maka akan dapat uang renumerasi 6 juta
    8. Jika seringsakit tapi target tercapai maka dapat uang renumerasi 5 juta
    9. Jika sudah renumerasi maka semua honor2 hilang, tidak ada lagi honor rapat, tidak ada lagi honor tim kerja, tidak ada lagi honor panitia
    10. Yang masih ada adalah uang SPPD, lumpsum, uang lokal tetap ada
    11. Uang remon tiap bulan diterima

Saya dan teman2 langsung lemas mendengar pernyataan Direktur SDM tersebut, artinya di IPB tidak akan ada renumerasi.

Saya hari ini, jum’at 25 Oktober 2013 membuka web IPB (http://ipb.ac.id/), mata saya langsung tertarik ke kolom berita dengan judul

Tahun 2014, DP3 diganti SKP

Ini adalah tulisan Zul tentang hasil pertemuan pada hari  senin 21 Oktober 2012 di GWW IPB jam 10.00 pagi yang saya dan teman2 hadir juga.
Berita IPB 24 Oktober 2013
Isi beritanya sebagai berikut:

Untuk menilai kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kementerian Aparatur Negara (Menpan) akan menghapus Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sebagai basis penilaian. Sebagai pengganti, mulai tahun 2014, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) akan diterapkan.  “SKP ini dianggap lebih objektif dibandingkan DP3 yang selama ini dinilai bias dan subjektif ,” ujar Drs. Mamat Rahmat, MM dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Badan Kepegawaian Negara (BKN) saat menjadi narasumber Sosialisasi Sasaran Kerja Pegawai Institut Pertanian Bogor (IPB) di Grha Widya Wisuda (21/10), Drs. Mamat mengatakan sebagai PNS di bidang dan posisi manapun, dia wajib membuat SKP.

Menurutnya, SKP ini lebih transparan, akuntable, objektif. Kontrak SKP dibuat di awal tahun dan ditandatangani bersama antara pegawai dan atasan langsung. Penilaian ini nantinya akan digunakan untuk menentukan prestasi dan reward yang akan diterima oleh PNS.

“Namun hati-hati, jika nilai SKP nya kurang dari 25 persen. Sesuai aturan pasal 9 angka 12 dan pasal 10 angka 10 PP.No.53 tahun 2012 tentang disiplin PNS, angka di bawah 25 persen akan mendapatkan hukuman berat bahkan bisa dipecat,” ujarnya. Untuk mensinergikan perubahan ini, Direktorat Sumberdaya Manusia IPB menggelar workshop lanjutan pada pertengahan Desember 2013 yang bertujuan membentuk SKP tingkat IPB.

“Akhir pekan ini, kami akan mengadakan workshop lanjutan untuk para Kepala Tata Usaha (KTU). Lalu nanti awal November dilakukan sosialisasi untuk tingkat rektorat (kantor pusat). Rencananya pertengahan November sudah ada model SKP tingkat IPB dan awal Desember sudah ada dokumen kontrak,” ujar Dr. Erlin Trisyuianti, Direktur SDM IPB di hadapan seluruh KTU IPB selaku peserta sosialisasi.

Dalam kesempatan ini, Prof. Dr. Hermanto Siregar, Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis IPB menitipkan pesan dalam sambutannya. Kepada seluruh pegawai IPB, baik dosen maupun tenaga kependidikan, agar dimana pun posisi kita hendaknya sedapat mungkin kita memberikan nilai tambah. “Karena kinerja individu berkontribusi terhadap kinerja institusi,” ujarnya.(zul)

Komentar saya:  Aneh sekali sama sekali dalam tulisan itu tidak ada dibahas tentang renumerasi.   Padahal Pak Drs. Mamat Rahmat, MM dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Badan Kepegawaian Negara (BKN) banyak sekali memaparkan tentang renumerasi DIKBUD, yang dasarnya adalah dari nilai SKP (yang menggantikan fungsi DP3).

Berikut contoh Blanko Isian SKP dsebagai pengganti DP3:

Contoh blanko isian SKP sebagai pengganti DP3

PENILAIAN SKP

Penilaian SKP meliputi aspek-aspek: Kuantitas, Kualitas, Waktu, dan/atau Biaya. Sementara Penilaian perlaku kerja meliputi unsur: Orientasi PelayananIntegritas, KomitmenDisiplinKerjasama, dan Kepemimpinan.  SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

SELAMAT TINGGAL DP3 !!!!!

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tujuannya untuk meningkatkan prestasi dan kinerja PNS. PP ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 30 November 2011, dan akan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2014.

Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan berdampak pada pelayanan publik di setiap birokrasi pemerintahan, selain itu untuk mempermudah mengukur kinerja (http://www.bkn.go.id/).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (DP3). DP-3 adalah suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan seorang pegawai dalam jangka waktu satu tahun.

Kelemahan dari DP3 ini adalah tak ada tolok ukur yang bersifat kuantitatif. Unsur yang masuk dalam penilaian masih bersifat kabur, tidak jelas, dan terlalu normatif. Prestasi kerja misalnya, selama ini tidak ada tolok ukur yang jelas untuk membedakan antara pegawai yang memiliki kompetensi dan yang tidak memiliki kompetensi. Kegagalan DP3 sebagai alat ukur kompetensi PNS menunjukkan bahwa pelaksanaan DP3 hanya formalitas belaka.

DP3 praktis hanya menjadi alat kelengkapan administratif belaka. Daftar nilai yang tercantum di dalamnya tidak mencerminkan realitas sebenarnya.

PNS yang rajin dan yang malas, tidak memiliki perbedaan nilai yang berarti.

Peningkatan kinerja seorang PNS tidak dengan sendirinya memperoleh penghargaan dalam DP3.

Sebaliknya, penurunan kinerja seorang PNS tidak dengan sendirinya terekam dalam DP3.  Sebab, ada semacam kesepakatan tidak tertulis, kenaikan DP3 tidak hanya diberikan ketika seorang PNS mengajukan proses kenaikan pangkat.  Jadi, seorang PNS yang memiliki kompetensi atau tidak, akan memperoleh kenaikan nilai DP3 sepanjang untuk proses kenaikan pangkat.

Anehnya lagi, DP3 seorang PNS sembilan puluh sembilan persen juga tidak akan pernah mengalami penurunan apa pun yang terjadi. Jika ada peristiwa penurunan nilai tentu akan menimbulkan kehebohan tersendiri karena merupakan peristiwa langka.

DP3 sangat rentan mengalami tafsir ganda.

Kenyataan empirik menunjukkan proses penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS cenderung terjebak ke dalam proses formalitas. DP3-PNS dirasa telah kehilangan arti dan makna substantif, tidak berkait langsung dengan apa yang telah dikerjakan PNS. DP3-PNS secara substantif tidak dapat digunakan sebagai penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Penilaian DP3-PNS, lebih berorientasi pada penilaian kepribadian (personality) dan perilaku (behavior) terfokus pada pembentukan karakter individu dengan menggunakan kriteria behavioral, belum terfokus pada kinerja, peningkatan hasil, produktivitas (end result) dan pengembangan pemanfaatan potensi.

Beberapa tinjauan terkait dengan implementasi DP-3 PNS selama ini, proses penilaian lebih bersifat rahasia, sehingga kurang memiliki nilai edukatif, karena hasil penilaian tidak dikomunikasikan secara terbuka. Selain itu, pengukuran dan penilaian prestasi kerja tidak didasarkan pada target goal (kinerja standar/harapan), sehingga proses penilaian cenderung terjadi bias dan bersifat subyektif (terlalu pelit/murah).

Untuk mengatasi aneka kelemahan yang ada pada DP3, maka BKN merumuskan metode baru dalam melihat kinerja PNS melalui pendekatan metode SKP (Sasaran Kerja PNS) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2011. Melalui metode ini, penilaian prestasi kerja PNS secara sistemik menggabungkan antara penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan penilaian perilaku kerja. Penilaian prestasi kerja terdiri dari dua unsur yaitu SKP dan Perilaku Kerja dengan bobot penilaian unsur SKP sebesar 60 % dan perilaku kerja sebesar 40 % .

Penilaian SKP meliputi aspek-aspek: Kuantitas, Kualitas, Waktu, dan/atau Biaya. Sementara Penilaian perlaku kerja meliputi unsur: Orientasi Pelayanan, Integritas, Komitmen, Disiplin, Kerjasama, dan Kepemimpinan. SKP ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan digunakan sebagai dasar penilaian prestasi kerja.

Selain melakukan Kegiatan Tugas Jabatan yang sudah menjadi tugas dan fungsi, apabila seorang pegawai memiliki tugas tambahan terkait dengan jabatan, maka dapat dinilai dan ditetapkan menjadi tugas tambahan. PNS yang melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan/ pejabat penilai yang berkaitan dengan tugas pokok jabatan, hasilnya dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.

Selain tugas tambahan, PNS yang telah menunjukkan kreatifitas yang bermanfaat bagi organisasi dalam melaksanakan tugas pokok jabatan, hasilnya juga dapat dinilai sebagai bagian dari capaian SKP.

Untuk lebih mengetahui tentang  penggantian DP-3 Pegawai Negeri Sipil Ke SKP silahkan DOWNLOAD PP Nomor 46 Tahun 2011  dalam bentuk file pdf di sini.

Foto Mamat Rahmat ketika sedang menjadi narasumber


8 Comments

  1. perhitungan 261,didapat dari mana.
    terima kasih

  2. @Dadan: Cara perhitungannya cukup rumit dan saya sudah agak lupa tentang caranya. Siapa diantara temen2 pengunjung mengerti darimana angka 216 itu didapat, mohon sharingnya disini.

  3. septedi satriadi

    25/10/2014 at 11:15

    untuk angka 261 di dapat dari (100+85+76=261) dgn rumus penilaian pencapaian skp sub kegiatan.

  4. @Septedi Satriadi: Terimakasih atas info nya

  5. asslkmum.. mo gimana cara memperbaikii data yang salah pada skp setelah disave tapi kemudian dicancel, akhirnya pada statusnya dari draf jd baru, karena dicancel maka distatusnya jadi cancel. untuk mengembalikan ke draf lagi bagaimana? data tersebut baru disave belum diajukan keatasan atau bkd, mohon penjelasan terima kasiiih.

  6. @warsono: Wa’alaikum salam…. saya belum mengerti pertanyaannya. Kamu pakai program apa untuk membuat SKP?

  7. assalamualaikum.wr.wb
    salam kenal bapak / ibu..mohon pencerahanya bagaimana cara membuat skp jika posisi saya sebagai cpns guru tapi spmt bulan mei..apakah target waktu tetep 12 bulan dari bulan januari s/d desember atau bagaimana bapak/ibu

  8. @Ruwiyanto: Wa’alaikumsalam. Saya belum bisa menjawab pertanyaan Pak Ruwiyanti, barangkali teman2 lain pengunjung blog ini bisa menjawabnya, mohon dibantu ya…. share saja disini.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*