INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.7. Cuti Bagi Dosen

6.7.1. Dosen yang di angkat Pemerintah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.7.2. Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

6.7.3. Selain cuti sebagaimana dimaksud poin 6.7.1 dan 6.7.2 dosen dapat  memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dengan tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus,  tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen secara penuh.

6.7.4. Cuti untuk studi dan penelitian diberikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada dosen yang mempunyai jabatan fungsional sebagai berikut:

a. asisten ahli atau lektor berhak mendapatkan cuti 5 (lima) tahun sekali;

b. lektor kepala atau profesor berhak mendapatkan cuti 4 (empat) tahun sekali.

6.7.5. Studi dan penelitian sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan:

a.     pendidikan nongelar;

b.     penelitian;

c.     penulisan buku teks;

d.     praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri yang relevan

dengan tugasnya;

e. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;

f.  pengabdian kepada masyarakat;

g. magang pada satuan pendidikan tinggi lain; atau

h. kegiatan lain yang sejenis.

6.7.6. Hasil studi dan penelitian sebagaimana dimaksud harus

diwujudkan dalam bentuk dokumen atau laporan akademik yang

dipertanggungjawabkan dalam forum ilmiah.

6.7.7. Cuti untuk studi dan penelitian sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

6.7.8. Pelaksanaan cuti untuk studi dan penelitian diatur oleh penyelenggara  pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


FacebookTwitterGoogle+PinterestLinkedInWhatsAppLineShare/Bookmark