Kegiatan Arsiparis | Komputer | Fotografi

Category: SDM Kepegawaian (Page 2 of 6)

Mekanisme Penilaian Kinerja Dosen

Penilaian kinerja dosen  ini dilakukan oleh atasan langsung yaitu Ketua Departemen (Kadep) dan diperiksa kebenarannya oleh Kepala Bagian (Kabag).  Periode penilaian kinerja dilaksanakan setiap semester dimana untuk semester Genap adalah penilaian  aktivitas bulan Februari –Juli sedangkan semester Gasal adalah penilaian aktivitas bulan Agustus – Januari. 

Unsur penilaian merupakan unsur yang merupakan tugas pokok Dosen  yang mencakup kegiatan :

(a) pendidikan / pengajaran,

(b) penelitian,

(c) pengabdian pada masyarakat,

(d) manajemen,

(e) penunjang dan

(f ) lainnya yang belum termasuk bidang a-e. 

Kegiatan yang dimaksud merupakan suatu proses dalam melakukan aktivitas dan dihitung berdasarkan lama waktu kegiatan tersebut dilakukan.  Sedangkan perhitungan hasil kegiatan (output) seperti journal paper, buku teks dsb, akan dilaksanakan pada sistem informasi manajemen angka kredit (SIM-DUPAK). 

Semua kegiatan yang dinilai harus disertai dengan bukti kegiatan berupa foto copy SK, surat tugas, surat keterangan, berita acara dan sebagainya yang disetujui oleh Departemen/Fakultas/IPB.  Bukti kegiatan tersebut didokumentasikan di Departemen masing-masing.  Satuan kegiatan ini dapat berupa jam/minggu, jam/semester, hari, sks, kegiatan, jumlah mahasiswa atau judul dan semuanya sangat tergantung kepada jenis kegiatan. 

Semua kegiatan akan dikonversikan ke dalam Indeks Kinerja Dosen (IKD) yang dihitung berdasarkan curahan waktu yang dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan prinsip Full Time Equivalent (FTE) atau Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP) dan bersumber dari Dikti – Depdiknas yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi IPB. 

Curahan waktu yang dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut, yaitu:

a.  Pengajaran : IKD = 1 = 1 SKS, setara dengan curahan waktu 3 jam/minggu

     atau 48 jam/semester (1 semester = 16 kali tatap muka = 4 bulan )

a.  Pengajaran : IKD = 1 = 1 SKS, setara dengan curahan waktu 3 jam/minggu

     atau 48 jam/semester (1 semester = 16 kali tatap muka = 4 bulan)

b.  Di luar pengajaran: IKD = 1, setara dengan curahan waktu 3 jam/minggu atau

     72 jam/semester (1 semester = 6 bulan)

 
Mekanisme Penilaian Kinerja Dosen

1.    Direktorat SDM mengedarkan Form Laporan Kegiatan Dosen (FLKD) ke Departemen 2 minggu setelah UAS

       semester berjalan berakhir

2.    Departemen mendistribusikan FLKD ke seluruh dosen

3.    FLKD diisi oleh dosen yang bersangkutan (2 minggu)

4.    FLKD yang telah diisi beserta salinan bukti diserahkan ke departemen untuk diverifikasi (paling lama 1 minggu)

5.    FLKD yang telah diverifikasi departemen di cetak untuk ditandatangani oleh Dosen yang bersangkutan, Kepala

       Bagian dan Ketua Departemen (paling lama 2 minggu)

6.    Berkas FLKD yang telah ditandatangani beserta softcopy dikirim ke Direktorat SDM (1 minggu)

7.    Direktorat SDM mengolah data hasil entry untuk diverifikasi dengan tim Penilai Kinerja Dosen (3 minggu)

8.    Direktorat SDM akan melaporkan hasil evaluasi FLKD ke Fakultas / Departemen dan Pimpinan IPB

9.    Direktorat SDM mengirimkan hasil evaluasi FLKD ke Direktorat Keuangan untuk  proses pencairan Insentif Dosen

 



Pejabat Baru di lingkungan IPB

SELAMAT BERTUGAS

KEPADA  PEJABAT DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG BARU

(DILANTIK PADA HARI SELASA TANGGAL  21 JUNI 2011)

No. N  a  m  a Ditugaskan Dalam Jabatan
1 Dr.Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr Dekan Fakultas Pertanian IPB
2 Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr Dekan Fakultas Kehutanan IPB
3 Dr.Ir. Idat Galih Permana, M.Sc Ketua Departemen Ilmu Nutrisi & Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB
4 Ratnaningsih, S.Sos Kepala Bidang Pembinaan & Pengelolaan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan IPB
5 Ir. Janti Gristinawati Sujana, M.A. Kepala Bidang Layanan Pemustaka, Perpustakaan IPB
6 Amin Suroso, S.T. Kepala Seksi Pengelolaan Bangunan & Jalan, Sub Direktorat Pengelolaan Properti, Direktorat Fasilitas dan Properti IPB
7 Agus Amperanoto, S.H. Kepala Seksi Pengelolaan Taman, Lahan & Kebersihan, Sub Direktorat Pengelolaan Properti, Direktorat Fasilitas dan Properti IPB
8 Ir. Khayatun Kepala Seksi Pengadaan Bahan Perpustakaan, Bidang Pembinaan & Pengelolaan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan IPB
9 Ir. Yaya Suryanata Kepala Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan, Bidang Pembinaan & Pengelolaan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan IPB
10 Deden Himawan, S.Sos Kepala Seksi Layanan Sirkulasi, Bidang Layanan Pemustaka,  Perpustakaan IPB

POB Cuti PNS: Cuti Bagi Dosen

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.7. Cuti Bagi Dosen

6.7.1. Dosen yang di angkat Pemerintah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.7.2. Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

6.7.3. Selain cuti sebagaimana dimaksud poin 6.7.1 dan 6.7.2 dosen dapat  memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dengan tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus,  tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen secara penuh.

6.7.4. Cuti untuk studi dan penelitian diberikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada dosen yang mempunyai jabatan fungsional sebagai berikut:

a. asisten ahli atau lektor berhak mendapatkan cuti 5 (lima) tahun sekali;

b. lektor kepala atau profesor berhak mendapatkan cuti 4 (empat) tahun sekali.

6.7.5. Studi dan penelitian sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan:

a.     pendidikan nongelar;

b.     penelitian;

c.     penulisan buku teks;

d.     praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri yang relevan

dengan tugasnya;

e. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;

f.  pengabdian kepada masyarakat;

g. magang pada satuan pendidikan tinggi lain; atau

h. kegiatan lain yang sejenis.

6.7.6. Hasil studi dan penelitian sebagaimana dimaksud harus

diwujudkan dalam bentuk dokumen atau laporan akademik yang

dipertanggungjawabkan dalam forum ilmiah.

6.7.7. Cuti untuk studi dan penelitian sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

6.7.8. Pelaksanaan cuti untuk studi dan penelitian diatur oleh penyelenggara  pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Diluar Tanggungan Negara

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.6. Cuti Di Luar Tanggungan Negara

6.6.1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5(lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

6.6.2. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan – paling lama 3 (tiga) tahun.

6.6.3. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6.6.2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

6.6.4. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.

6.6.5. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

6.6.6. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6.6.7. PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa  menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, maka :

a. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali;

b. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara  untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain;

c. Apabila penempatan yang dimaksud dalam huruf b tidak mungkin,  maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Karena Alasan Penting

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.5. Cuti Karena Alasan Penting

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

6.5.1. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

6.5.2. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;

6.5.3. Melangsungkan perkawinan yang pertama;

6.5.4. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.

6.5.5. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

6.5.6. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil  yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Bersalin

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.4. Cuti Bersalin

6.4.1. Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, PNS wanita berhak atas cuti bersalin.

6.4.2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

6.4.3. Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam point (6.4.1) dan (6.4.2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

6.4.4. Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.4.5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.4.6. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


« Older posts Newer posts »