Anita's Personal Blog

Kegiatan Arsiparis | Komputer | Fotografi

Category: SDM Kepegawaian (page 2 of 4)

POB Cuti PNS: Cuti Karena Alasan Penting

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.5. Cuti Karena Alasan Penting

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

6.5.1. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

6.5.2. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;

6.5.3. Melangsungkan perkawinan yang pertama;

6.5.4. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.

6.5.5. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

6.5.6. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil  yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Bersalin

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.4. Cuti Bersalin

6.4.1. Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, PNS wanita berhak atas cuti bersalin.

6.4.2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

6.4.3. Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam point (6.4.1) dan (6.4.2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

6.4.4. Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.4.5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.4.6. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Sakit

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.3. Cuti Sakit

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

6.3.1. Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.

6.3.2. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

6.3.3. Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

6.3.4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.3) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

6.3.5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

6.3.6. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

6.3.7. Pegawai NegeriSipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.5) dan atau point (6.3.6), harus Diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

6.3.8. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.7) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3.9. Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandung berhak atas cuti  sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

6.3.10. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.9), Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

6.3.11. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

6.3.12. Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Besar

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.2. Cuti Besar

6.2.1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti besar yang lamanya 3 (tiga) bulan.

6.2.2. Pegawai Negeri Sipil yang menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun yang bersangkutan.

6.2.3. Untuk mendapatkan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.2.4. Cuti besar diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.2.5. Cuti besar dapat digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban agama.

6.2.6. Cuti besar dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang untuk paling lama 2 (dua) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

6.2.7. Selama menjalankan cuti besar, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7. RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Tahunan

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.1. Cuti Tahunan

6.1.1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan.

6.1.2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

6.1.3. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

6.1.4. Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.1.5. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.1.6. Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.

6.1.7.  Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

6.1.8. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang             berjalan.

6.1.9. Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

6.1.10. Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam point (8) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

6.1.11. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi, baik yang mengajar pada sekolah/ perguruan tinggi Negeri maupun yang dipekerjakan/diperbantukan untuk mengajar pada        sekolah/perguruan tinggi swasta yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.

7. RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti

Prosedur Baku Pembuatan Surat Izin Cuti di IPB

Prosedur Baku Pembuatan Surat Izin Cuti di IPB

Jumlah hari Cuti PNS Tahun 2017

Prokontra soal cuti bersama tahun 2017 direspons Pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menjelaskan soal jumlah 6 hari cuti bersama di tahun 2017.

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2016), Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB Herman Suryatman menjelaskan jumlah 6 hari cuti bersama di tahun 2017 diputuskan lewat rapat di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dengan keputusan itu, sisa cuti tahunan PNS tinggal 6 hari.

Berikut penjelasan lengkap KemenPANRB:

Terkait penambahan Cuti Bersama Tahun 2017 selama 2 (dua) hari, perlu di informasikan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan bersama pada rapat di Kemenko PMK. Penjelasannya sebagai berikut:

  1. Untuk Hari Libur Nasional yang jatuh pada hari Minggu digantikan dengan hari lainnya sebagai Cuti Bersama. Cuti bersama tanggal 2 Januari 2017 (Senin) merupakan pengganti Libur Tahun Baru 1 Januari 2017 yang jatuh pada hari Minggu. Kemudian cuti bersama tanggal 27 Juni 2017 (Selasa) merupakan pengganti Libur Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2016.
  2. Semula Cuti Bersama Idul Fitri tanggal 23, 27 dan 28 Juni 2017, sedangkan Idul Fitrinya tanggal 25 dan 26 Juni 2017, jatuh pada hari Minggu dan Senin, sehingga Libur Idul Fitri dan Cuti Bersama Idul Fitri Menjadi 25, 26, 27, 28, 29, 30 Juni 2017, dari hari Minggu sampai dengan Jumat. Pergeseran Cuti Bersama dari tanggal 23 Juni 2017 (Jumat) ke tanggal 30 Juni 2017 (Jumat), dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk mudik lebaran bisa dilakukan pada hari Jumat malam atau Sabtu karena Lebarannya jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017.
  3. Di sisi yang lain, penambahan Cuti Bersama tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata, serta menggerakan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
  4. Penambahan Cuti Bersama tersebut secara akumulatif tidak mengubah jumlah Cuti Tahunan PNS sebanyak 12 (dua belas) hari. Karena itu, dengan bertambahnya Cuti Bersama menjadi 6 (enam) hari maka sisa Cuti Tahunan bagi PNS tinggal 6 (enam) hari.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya untuk mempublikasikan informasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Smber: Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman

Penulis: Anita Handayani

Update 3 November 2015, 30 Mei 2017


Aturan Cuti PNS

Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti diberikan dalam rangka usaha menjamin kesegaran jasmani dan rohani, maka kepada PNS setelah bekerja selama jangka waktu tertentu perlu diberikan cuti. Cuti adalah hak PNS, oleh sebab itu pelaksanaan cuti hanya dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu apabila kepentingan dinas mendesak.
Jenis-jenis Cuti PNS:

  1. Cuti Tahunan, dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya selama 1 tahun secara terus menerus. Lamanya cuti tahunan adalah 12 hari kerja dan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 hari kerja.
  2. Cuti Besar, dapat diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 tahun secara terus-menerus dengan lama waktu 3 bulan (termasuk cuti tahunan dalam tahun yang bersangkutan);
  3. Cuti Sakit, merupakan hak setiap PNS yang menderita sakit. PNS yang sakit selama 1 atau 2 hari harus memberitahukannya kepada atasannya paling tidak secara tertulis maupun melalui pesan perantaraan orang lain. Bagi PNS yang sakit lebih dari 2 hari sampai dengan 14 hari harus mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter (baik dokter pemerintah maupun swasta);
  4. Cuti Bersalin, diberikan bagi PNS wanita untuk persalinan pertama sampai dengan kedua dimana persalinan pertama yang dimaksud adalah persalinan pertama sejak yang bersangkutan menjadi PNS. Lamanya cuti bersalin adalah 1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah persalinan;
  5. Cuti Karena Alasan Penting, setiap PNS berhak atas cuti karena alasan penting untuk jangka waktu paling lama 2 bulan dimana alasan penting tersebut hendaknya ditetapkan sedemikian rupa sehingga benar-benar hanya untuk waktu yang diperlukan saja;
  6. Cuti di Luar Tanggungan Negara bukan hak PNS, diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 tahun secara terus-menerus dikarenakan alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak (semisal untuk mengikuti suami yang bertugas keluar negeri), cuti diluar tanggungan negara dapat diberikan paling lama 3 tahun, dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 1 tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjang.

Sedangkan untuk pegawai kontrak ketentuan mengenai cuti dilakukan berdasarkan kebijakan tertentu.

ATURAN CUTI  PNS

1.  Cuti Tahunan

–     Lamanya 12 hari kerja dipotong cuti bersama

–     Cuti yg tdk diambil dlm thn tsb dpt diambil dlm thn berikutnya selama 18 hari kerja.

–     Cuti yg tdk diambil lebih dari 2 thn berturut-turut dpt diambil dlm thn berikutnya selama 24 hari kerja.

2.   Cuti Besar

–     Telah bekerja sekurang-kurangnya 6 thn berturut-turut, berhak cuti selama 3 bulan dan tdk berhak atas cuti tahunan dlm thn yg bersangkutan.

–     Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban agama.

–     Dapat digunakan untuk melahirkan anak yg ke 4 (empat).

3.   Cuti Sakit

–     Sakit lebih dari 2 hari sampai 14 hari, harus mengajukan cuti dgn melampirkan surat dokter dan paling lama 1 (satu) thn dan bisa ditambah 6 (enam) bulan jika menurut dokter perlu .

–     Sakit mengalami kecelakaan dlm tugas kewajibannya dan perlu perawatan berhak atas cuti sampai ia sembuh.

–     Gugur kandungan, berhak atas cuti sakit selama 1,5 (satu setengah) thn dg surat dokter.

4.   Cuti Bersalin

–     1 bulan sebelum dan 2 bulan sesudah melahirkan, jumlah 3 (tiga) bulan, untuk persalinan anak ke 1,2 dan 3. dengan melampirkan surat dokter.

–     Untuk anak ke 4 (empat) diberikan cuti diluar tanggungan Negara (mengambil cuti besar kalau masih ada hak untuk cuti besar).

5.   Cuti Alasan Penting

–     Jika salah seorang keluarga sakit keras atau meninggal dunia atau harus mengurus hak-hak dari keluarga yg meninggal, paling lama 2 (dua) bulan, penghasilan penuh.

–     Dapat digunakan untuk pernikahan pertama.

6.   Cuti diluar tanggungan Negara

–     Telah bekerja sekurang-kurangnya 5 thn, karena alas an pribadi yg penting, mendesak paling lama 3 (tiga) thn, dpt diperpanjang 1 thn apabila sangat penting, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Adminstrasi Kepegawaian Negara.

–     Selama cuti tidak berhak menerima penghasilan dari Negara dan tdk diperhitungkan sebagai masa kerja PNS, setelah cuti tidak melapor lagi maka diberhentikan jadi PNS.

Selengkapnya ……………………..Syarat Cuti Diluar Tanggungan Negara

Jumlah hari Cuti PNS Tahun 2017

Prokontra soal cuti bersama tahun 2017 direspons Pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menjelaskan soal jumlah 6 hari cuti bersama di tahun 2017.

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2016), Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB Herman Suryatman menjelaskan jumlah 6 hari cuti bersama di tahun 2017 diputuskan lewat rapat di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dengan keputusan itu, sisa cuti tahunan PNS tinggal 6 hari.

Berikut penjelasan lengkap KemenPANRB:

Terkait penambahan Cuti Bersama Tahun 2017 selama 2 (dua) hari, perlu di informasikan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan bersama pada rapat di Kemenko PMK. Penjelasannya sebagai berikut:

  1. Untuk Hari Libur Nasional yang jatuh pada hari Minggu digantikan dengan hari lainnya sebagai Cuti Bersama. Cuti bersama tanggal 2 Januari 2017 (Senin) merupakan pengganti Libur Tahun Baru 1 Januari 2017 yang jatuh pada hari Minggu. Kemudian cuti bersama tanggal 27 Juni 2017 (Selasa) merupakan pengganti Libur Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2016.
  2. Semula Cuti Bersama Idul Fitri tanggal 23, 27 dan 28 Juni 2017, sedangkan Idul Fitrinya tanggal 25 dan 26 Juni 2017, jatuh pada hari Minggu dan Senin, sehingga Libur Idul Fitri dan Cuti Bersama Idul Fitri Menjadi 25, 26, 27, 28, 29, 30 Juni 2017, dari hari Minggu sampai dengan Jumat. Pergeseran Cuti Bersama dari tanggal 23 Juni 2017 (Jumat) ke tanggal 30 Juni 2017 (Jumat), dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk mudik lebaran bisa dilakukan pada hari Jumat malam atau Sabtu karena Lebarannya jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017.
  3. Di sisi yang lain, penambahan Cuti Bersama tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata, serta menggerakan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
  4. Penambahan Cuti Bersama tersebut secara akumulatif tidak mengubah jumlah Cuti Tahunan PNS sebanyak 12 (dua belas) hari. Karena itu, dengan bertambahnya Cuti Bersama menjadi 6 (enam) hari maka sisa Cuti Tahunan bagi PNS tinggal 6 (enam) hari.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya untuk mempublikasikan informasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Smber: Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman

Penulis: Anita Handayani


Ringkasan Pembuatan Karis/Karsu

Pembuatan Karis/Karsu

a) Persyaratan Pembuatan Karis/Karsu:

1. Membuat Laporan Perkawinan Pertama = 1 lbr (Lampiran 1-A dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

2. Membuat Darftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil = 1 lbr (Lampiran XXVI dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

3. Fotocopy Akta Nikah lengkap = 1 set

4. Pasfoto Isteri atau Suami ukr. 3 x 4 (berwarna) = 2 lbr

5. Fotocopy Karpeg = 1 lbr

b) Persyaratan Pembuatan Karus/Karsu Pengganti karena hilang:

1. Membuat Laporan Perkawinan Pertama = 1 lbr (Lampiran 1-A dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

2. Membuat Darftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil = 1 lbr (Lapiran XXVI dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

3. Membuat Laporan Kehilangan Karis/Karsu = 3 lbr (Lampiran XXX dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

4. Surat Laporan Kehilangan dari Kepolisian asli dan fotocopy

5. Fotocopy Akta Nikah lengkap = 1 set

6. Fotocopy Karis/Karsu yang lama = 3 lbr

7. Pasfoto isteri atau suami ukr. 3 x 4 (berwarna) = 2 lbr

c) Persyaratan Pembuatan Karis/Karsu Pengganti karena Pernikahan II:

1. Membuat Laporan Perkawinan Janda/Duda = 3 lbr (Lampiran 1-B dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

2. Membuat Darftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil = 3 lbr (Lampiran XXVI dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

3. Membuat Laporan Perceraian = 3 lbr (Lampiran VII dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

4. Fotocopy Akta Nikah lengkap = 1 set

5. Pasfoto isteri atau suami ukr. 3 x 4 (berwarna)

6. Fotocopy Karis/Karsu yang lama = 3 lbr

7. Fotocopy Surat Cerai yang sudah dilegalisir Ktr Pengadilan Agama = 3 lbr

8. Karis/Karsu yang lama asli = 1 lbr

d) Persyaratan Pembuatan Karis/Karsu Pengganti karena Istri/Suami meninggal:

1. Membuat Laporan Perkawinan Janda/Duda = 3 lbr (Lampiran 1-B dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

2. Membuat Darftar Keluarga Pegawai Negeri Sipil = 3 lbr (Lampiran XXVI dari Badan Kepegawaian Negara terlampir)

3. Fotocopy Akta Nikah lengkap = 3 set

4. Pasfoto isteri atau suami ukr. 3 x 4 (berwarna)

5. Fotocopy Karis/Karsu yang lama = 3 lbr

6. Fotocopy Surat Surat Kematian dilegalisir Lurah/Kades = 3 lbr

7. Karis/Karsu yang lama asli = 1 lbr


Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Dasar hukum Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No. 020/P/2002 tgl. 28 Pebruari 2002 tentang Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah PNS di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Yang dimaksud dengan penyesuaian ijazah adalah ujian yang harus ditempuh oleh Pegawai Negeri Sipil karena memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu sehingga pangkatnya dapat disesuaikan ke pangkat yang lebih tinggi sesuai peraturan yang berlaku.

Tingkat Ijazah dan Persyaratan Kenaikan Pangkat

1.      Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :

a.      Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih
         berpangkat Juru Muda Tk.I golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru
         golongan ruang I/c

b.      Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma 1 atau yang setingkat dan
         masih berpangkat Juru Tingkat 1 golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi
         Pengatur Muda, golongan ruang II/a

c.      Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih
         berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi
         Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b

d.     Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur
        Muda Tingkat I golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur
        golongan ruang II/c

e.     Ijazah Sarjana (S1) atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I,  golongan
        ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda golongan ruang III/a

f.      Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang setara, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah
        Spesialis I dan masih berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a ke bawah dapat dinaikkan
        pangkatnya menjadi Penata Muda Tk. I golongan III/b

g.     Ijazah Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I 
        golongan ruang III/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang
        III/c

2.     Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat karena penyesuaian ijazah wajib menempuh dan
        lulus penyesuaian kenaikan pangkat.

1.  Materi Ujian Penyesuaian kenaikan pangkat

a.      Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah
         Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat meliputi :

1.      Pengetahuan Umum terdiri dari
         a.   Kebijakan Pemerintah dan
         b.   Bahasa Indonesia

2.      Administrasi Perkantoran

b.      Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah 
         Lanjutan Tingkat atas, Diploma I  atau yang setingkat meliputi :

        1.     Pengetahuan Umum terdiri dari
                 a.   Kebijakan Pemerintah dan
                 b.   Bahasa Indonesia

       2.      Administrasi Perkantoran

       3.      Materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

c.     Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh ijazah Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru
        Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II meliputi :

       1.     Pengetahuan Umum terdiri dari
               a.   Kebijakan Pemerintah dan
               b.   Bahasa Indonesia

       2.    Administrasi Perkantoran

       3.    Materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

d.    Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Diploma III
       meliputi :

      1.     Pengetahuan Umum terdiri dari
              a.   Kebijakan Pemerintah dan
              b.   Bahasa Indonesia

        2.     Pembuatan Makalah

        3.     Materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

e.      Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Sarjana (SI), Ijazah Diploma IV  meliputi :

        1.    Pengetahuan Umum terdiri dari
                a.   Kebijakan Pemerintah dan
                b.   Bahasa Indonesia

        2.    Bahasa Inggris

        3.    Pembuatan Makalah

        4.    Materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

f .     Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Dokter, ijazah Apoteker dan Ijazah lain setara,
        ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis 1   meliputi :

        1.    Pengetahuan Umum terdiri dari
                a.   Kebijakan Pemerintah dan
                b.   Bahasa Indonesia

        2.    Bahasa Inggris

        3.    Pembuatan Makalah

        4.    Materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

g.       Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Ijazah Doktor (S3), Ijazah Spesialis II  meliputi :

          1.    Pengetahuan Umum terdiri dari
                  a.   Kebijakan Pemerintah dan
                  b.   Bahasa Indonesia

          2.    Bahasa Inggris

          3.    Pembuatan Makalah

          4.    Materi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing

2.  Materi makalah

sebagaimana tersebut pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan bidang teknis unit kerja masing-masing.


Sertifikasi Pendidik untuk Dosen

Sertifikasi Dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Sertifikat Pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Sertifikasi Dosen bertujuan untuk :

a.       Menilai profesionalisme dosen guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas.

b.       Melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran di Perguruan Tinggi.

c.       Meningkatkan proses dan hasil pendidikan

d.       Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Persyaratan peserta sertifikasi :

      1. Kualifikasi akademik paling rendah program Magister (S2) atau setara;

      2. Bagi yang belum memenuhi klualifikasi akademik  magister atau yang setara dapat mengikuti sertifikasi
          dengan ketentuan sebagai berikut :

           a.       Telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan mempunyai pengalaman kerja paling sedikit
                      30 (tiga puluh) tahun sebagai dosen atau;

           b.       Mempunyai jabatan akademik Lektor Kepala dengan golongan IV/c.

      3. Pengalaman kerja paling sedikit 2(dua) tahun sebagai dosen tetap;

      4. Jabatan akademik paling rendah asisten ahli;

      5. Dosen aktif dan mempunyai beban akademik sekurang-kurangnya 12 sks persemester;

      6. Tidak sedang menjalani hukuman administratif sedang atau berat menurut peraturan perundang- undangan
          yang berlaku;

      7. Tidak sedang menjadi pejabat negara atau pejabat stuktural;

      8. Tidak sedang tugas belajar ( studi lanjut dengan mendapatkan beasisiwa / apabila beasiswa telah habis 
          masanya lalu melanjutkan  studi dengan biaya sendiri maka statusnya tetap tugas belajar).

Sertifikasi Dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio.

Penilain portofolio dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan  profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

a.       Kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tri Dharma Perguruan Tinggi;

b.      Penilaian Persepsional dari atasan langsung, teman sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan
          kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian;

c.       Pernyataan diri tentang konstribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan
           Perguruan Tinggi/Deskripsi Diri dengan melampiri  CV (CURRICULUM VITAE).

Dokumen pendukung yang harus di lampirkan :

  1. Foto copy  SK CPNS
  2. Foto copy  SK PNS
  3. Foto copy Penetapan Angka Kredit terakhir                                                 
  4. Foto copy  SK Jabatan Akademik /Fungsional terakhir
  5. Foto copy  SK Kenaikan Pangkat terakhir      .
  6. Foto copy  Ijazah terakhir dilegalisir oleh Dekan                                            .
  7. Foto copy SK Mengajar atau SK beban akademik 2 tahun terakhir
  8. Pas foto berwarna (latar belakang biru) ukuran : 3 x 4cm sebanyak  4 buah.

 

Dosen yang lulus penilaian portofolio  akan mendapat Sertifikat Pendidik. Bagi dosen yang belum lulus penilaian portofolio dapat mengikuti sertifikasi kembali  dalam program sertifikasi periode satu tahun berikutnya.

Dosen yang telah menduduki jabatan  akademik Guru Besar atau Profesor dinyatakan telah memiliki Sertifikat Pendidik.

Sertifikat Pendidik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional. Bagi Profesor yang sebelum mendapatkan jabatan Guru Besar telah mengikuti sertfikasi dosen tidak perlu mengusulkan kembali sertifikat pendidik.

Dokumen pendukung pengusulan sertifikat pendidik untuk Guru Besar/Profesor :

1.      Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir;

2.      Foto copy SK jabatan akademik Guru Besar/Profesor;

3.      Pas foto berwarna (latar belakang biru) ukuran : 3 x 4cm sebanyak 2 (dua) buah.

(masing-masing : 2 rangkap)

Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.

Tunjangan Profesi Dosen adalah Tunjangan yang diberikan kepada dosen yang memiliki Sertifikat  Pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Besar tunjangan profesi dosen diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji pokok dosen.

Tunjangan Kehormatan Profesor adalah tunjangan yang diberikan  kepada dosen yang memiliki  jabatan akademik Guru Besar/Profesor. Besar tunjangan Kehormatan Profesor diberikan  setara dengan 2 (dua) kali gaji pokok Profesor.

Pelaksanaan pembayaran Tujangan Profesi Dosen diberikan mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat sertifikat pendidik.

Pembayaran Tunjangan Kehormatan Profesor terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah yang bersangkutan mendapat gelar Profesor/Guru Besar.

Pembayaran tujangan diajukan terpisah dari gaji induk. Pembayaran bulan Januari dibayarkan pada bulan Februari begitu juga dengan bulan berikutnya, untuk bulan November dan Desember dibayarkan pada bulan Desember.

Dokumen pendukung untuk pembayaran tunjangan Profesi Dosen dan tunjangan Kehormatan Profesor adalah sebagai berikut :

1.      Foto copy lembar  terdepan buku rekening bank masing masing dosen

2.      Foto copy Sertifikat Pendidik

3.      Foto copy SK Kenaikan Pangkat terakhir

4.      Foto copy SK Kenaikan Gaji Berkala terakhir

5.      Foto copy SK Jabatan akademik Guru Besar/Profesor.

(masing-masing : 5 rangkap)

Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor  Dihentikan apabila :

1.      Meninggal dunia

2.      Mencapai batas usia pensiun 65 tahun

3.      Mengundurkan diri sebagai dosen

Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor Dapat Dihentikan juga apabila :

1.      Melalaikan kewajiban dengan tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 12 (dua belas) bulan
         karena sakit jasmani dan  atau rohani.

2.      Melalaikan  kewajiban dalam melaksanakan tugas salama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus menerus.

3.      Dibebaskan sementara dari jabatan akademik sebagai dosen karena melakukan tindak pidana dengan ancaman
         3 (tiga) tahun penjara.

4.      Beban Kerja Dosen kurang dari 12 (dua belas) sks.

5.      Menduduki Jabatan Struktural dan / atau sebagai Pejabat Negara.

6.      Melanjutkan studi dengan mendapatkan beasiswa.

Referensi :

1.      Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi  Pendidik
         untuk Dosen.

2.      Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran
         Tunjangan Profesi Dosen.

3.      Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2009  tentang Penyaluran
         Tunjangan Kehormatan Profesor.

4.      Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi,
         Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor.


Sosialisasi PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS mulai berlaku 6 Juni 2010

 


Penjelasan PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS mulai berlaku 6 Juni 2010
:
    Amanat Pasal 30 UU No. 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974

–    tentang Pokok-pokok Kepegawaian:

      –    Maksud      :     Sebagai pedoman dalam menegakkan disiplin PNS

      –    Tujuan       :     Mewujudkan PNS yang handal, professional dan bermoral
                                   menuju “Good Governance”.

 

PP No. 53 th 2010 sebagai Pengganti PP No. 30 th 1980:

    Kewajiban (Pasal 3)   :  17 jenis    –     Kewajiban (Pasal 2)    :   26 jenis

    Larangan (Pasal 4)     :  15 jenis    –     Larangan (Pasal 3)     :   18 jenis

 

   Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin Diperberat

   Pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan dan pemeriksaan (BAP) terhadap PNS yang di duga melakukan pelanggaran:

   Atasan langsung PNS:

   Dosen                          :  Ketua Departemen

   Tenaga Kependidikan  :  Kasi/KTU

     (Pasal 23, 24)
 

Pemanggilan dan BAP:

–    Pejabat yang berwenang menghukum

      pejabat lain yang ditujukan olehnya
 

     Dit. SDM

 

Pelaksanaan Disiplin:

Setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja (Pasal 1 Ayat 3)

 

Kewajiban PNS a.l.:

·       Masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja (Pasal 3 Angka 11):

Setiap PNS wajib datang, melaksanakan tugas, dan pulang sesuai ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas.

Apabila berhalangan hadir wajib memberitahukan kepada pejabat yang berwenang.

Catatan:  Jumlah jam kerja   ±  40 jam/ minggu.

Pelanggran  terhadap masuk kerja dihitung secara kumulatif sampai akhir tahun berjalan (Januari – Desember  tahun yang bersangkutan) (Pasal 14)

·       Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara kumulatif dan dikonversi  7½ jam = 1 hari tidak masuk kerja (Penjelasan Pasal 3 Angka 11)

 

Sanksi tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah:

 

     5 hari kerja                          −−−→         teguran lisan (Pasal 8 Angka 9)

 

     6 – 10 hari kerja                   −−−→         Teguran tertulis

 

     11 – 15 hari kerja                 −−−→         Pernyataan tidak puas

 

     16 – 20 hari kerja                 −−−→         Penundaan KGB 1 tahun (Pasal 9 Angka 11)

 

     21 – 25 hari kerja                 −−−→         Penundaan Kenaikan Pangkat 1 tahun

 

     26 – 30 hari kerja                 −−−→         Penurunan Pangkat Setingkat Lebih rendah selama 1 tahun

 

     31 – 35 hari kerja                 −−−→         Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 3 tahun

                                                                    (Pasal 10 Angka 9)

 

     36 – 40 hari kerja                 −−−→         Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan setingkat

                                                                     lebih rendah bagi PNS Struktural/Fungsional

 

     41 – 45 hari kerja                 −−−→         Pembebasan dari Jabatan (Struktural/Fungsional)

 

     46 hari kerja atau lebih         −−−→         Pemberhentian dengan HormatTidak Atas Permintaan

                                                                     Sendiri atau PTDH sebagai PNS

 

Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang pegawai yang disusun dan disepakati bersama atau pegawai dengan atasannya (Pasal 3 Angka 12)

 


Older posts Newer posts