Anita's Personal Blog

Kegiatan Arsiparis | Komputer | Fotografi

Category: SDM Kepegawaian (page 1 of 4)

Inpassing Tenaga Fungsional

Inpassing Tenaga Fungsional

Syarat Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

Syarat Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

Sehubungan dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 26 tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian atau Inpassing (Surat dari Direktur SDM IPB Nomor 3265/IT3.23/KP/2017 tertanggal 16 Maret 2017) .

Maka dalam rangka pengembangan JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU tersebut, IPB memberikan kesempatan kepada Tenaka Kependidikan untuk BERALIH dari tenaga fungsional umum menjadi tenaga fungsional tertentu sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

Jabatan Fungsional Tertentu yang dimaksud adalah:

  1. Pustakawan,
  2. Arsiparis,
  3. Pranata Laboratorium Pendidikan,
  4. Pranata Humas,
  5. Pengelola Barang dan Jasa,
  6. Analis Kepegawaian,
  7. Pranata Komputer,
  8. Perancang Peraturan Perundang-undangan,
  9. Medik Veteriner,
  10. Perawat,
  11. Auditor,
  12. Peneliti, dan
  13. Dokter

Usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun.

Tenaga Kependidikan PNS yang berminat diberi kesempatan mendaftar paling lambat Senin, 17 April 2017.

Ayo teman2 Tendik mendaftar, ini Kesempatan yang baik bagi Tendik PNS menjadi Tenaga Fungsional lho.

Continue reading


Surat Penghargaan Peringkat ke 4 Diklatpimp 4

Surat Penghagaan Peringkat ke 4 Diklatpimp 4 pada Tahun 2007

surat penghargaan peringkat 4 diklatpim IV tahun 2007

surat penghargaan peringkat 4 diklatpim IV tahun 2007

Sertifikat ini dalam bentuk file pdf bisa di download disini: Juara 4 dalam Diklatpimp IV angkatan 82 Tahun 2007.pdf


Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Dosen

 

Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Dosen

 

Kegiatan pengusulan kenaikan jabatan dosen terdiri dari:

  1. Penilaian Angka Kredit
  2. Proses Usulan
  3. Monitoring Usulan

Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mempunyai tugas utama mengajar pada Perguruan Tinggi.

Jabatan Fungsional Dosen terdiri dari:

  1. Asisten Ahli
  2. Lektor
  3. Lektor Kepala
  4. Guru Besar

Angka Kredit adalah Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dcapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pembinaan karir dalam jabatan fungsional/kepangkatan.

Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk Menilai Prestasi Kerja Dosen dalam rangka penetapan Angka Kredit.

Tanggungjawab Kepala Seksi atau Kepala Unit Kerja adalah Memeriksa usulan dan monitoring usulan kenaikan jabatan dosen.

Tanggungjawab Kepala Sub Direktorat adalah sebagai Pengendali Mutu (Quality Control) dan Evaluator Kegiatan Kenaikan Jabatan Dosen.

Tanggungjawab Direktur Sumberdaya Manusia adalah Memverifikasi Usulan Kenaikan Jabatan Dosen.

Tanggungjawab Rektor adalah mensahkan Dokumen dan Surat Keputusan.

 

Skema Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Dosen (Lektor kebawah):

  1. Dosen yang bersangkutan mengumpulkan dan mengusulkan DUPAK,
  2. Ketua Departemen membuat usulan ke Fakultas,
  3. Dekan Fakultas melakukan verifikasi dan membuat usulan ke Rektor,
  4. Rektor IPB /TPAK (Tim Penilai Angka Kredit) melakukan pemeriksaan/penelaahan dan penilaian.  Jika ada kekurangan maka berkas akan dikembalikan ke Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk diperbaiki,
  5. Direktur SDM menerbitkan SK, penggandaan dan distribusi dokumen.

Penilaian Angka Kredit Jabatan Lektor kebawah dilakukan oleh TPAK IPB Pusat.

Kenaikan jabatan paling cepat 1 tahun.

 

Skema Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Dosen (Lektor Kepala dan Guru Besar):

  1. Dosen yang bersangkutan mengumpulkan dan mengusulkan DUPAK,
  2. Ketua Departemen membuat usulan ke Fakultas,
  3. Dekan Fakultas melakukan verifikasi dan membuat usulan ke Rektor,
  4. Rektor IPB /TPAK (Tim Penilai Angka Kredit)/Komisi C melakukan pemeriksaan/penelaahan dan penilaian.  Jika ada kekurangan maka berkas akan dikembalikan ke Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk diperbaiki,
  5. Mendiknas/TPAK Pusat melakukan pemeriksaan/penelaahan dan penilaian.  Jika ada kekurangan maka berkas akan dikembalikan ke Rektor untuk diperbaiki,
  6. Kepala Biro Kepegawaian menerbitkan SK, penggandaan dan distribusi dokumen.

Penilaian Angka Kredit Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan oleh TPAK Pusat.

Kenaikan jabatan paling cepat 1 tahun.

 

Untuk lebih lengkapnya bisa di baca atau di download disini: POB-SDM-003 tentang Kenaikan Jabatan Dosen.pdf

 

Artikel ini bisa di download dalam bentuk file DOC disini:  Prosedur-Usulan-Kenaikan-Jabatan-Dosen.doc 

atau dalam bentuk file PDF disini:  Prosedur-Usulan-Kenaikan-Jabatan-Dosen.pdf

 

Penulis: Anita Handayani (http://anitanet.staff.ipb.ac.id)


Prosedur Pembayaran Uang Makan PNS

 

Prosedur Pembayaran Uang Makan PNS IPB.

 

Banyak diantara kita bertanya, bagaimana tata cara pembayaran uang makan itu sebenarnya? Oleh karena itu saya mencoba menjelaskan tentang Prosedur Pembayaran Uang Makan PNS yang bekerja di IPB. Semoga bermanfaat !

Yang dimaksud dengan PNS IPB disini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Institut Pertanian Bogor.

Uang makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.

Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS sebagai bukti bahwa PNS tersebut hadir pada hari kerja yang telah di verifikasi oleah atasan langsung.

Daftar perhitungan uang makan adalah Daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS, jumlah hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima PNS.

Ketentuan Pembayaran Uang Makan:

  1. Pembayaran uang makan PNS didasarkan pada Daftar Hadir Kerja PNS.
  2. Uang makan PNS dibayarkan 1 bulan 1 kali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
  3. Khusus untuk uang makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan bersangkutan.
  4. Uang makan TIDAK diberikan kepada PNS yang: tidak hadir kerja, sedang menjalankan perjalanan dinas, sedang menjalankan cuti, sedang menjalankan tugas belajar, dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja.

Tata cara pembayaran uang makan: Dibayarkan langsung ke rekening masing-masing PNS.

Pembayaran uang makan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. PNS Gol. II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.
  2. PNS Gol. III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15%.

Skema Prosedur Pembayaran Uamg Makan PNS IPB:

  1. Pegawai meng-input kehadiran melalui finger print di unit kerja masing-masing atau absensi online melalui web https://sdm.ipb.ac.id/absenonline/,

  2. PDG (Pembuat Daftar Gaji) membuat daftar uang makan,

  3. Direktur SDM/Kasubdit/Kasi mem-verifikasi dokumen uang makan yang dibuat oleh PDG, memproses SPP-LS untuk penerbitan SPM-LS, mengajukan SPM-LS ke KPPN untuk diterbitkan SP2D,

  4. KPPN memproses dan menerbitkan SP2D,

  5. Bendahara pengeluaran mengeluarkan pembayaran uang makan kepada pegawai sesuai daftar perhitungan.

Uang makan dapat diambil di rekening Bank masing-masing.

 

Untuk lebih lengkapnya bisa di baca atau di download disini: POB-SDM-017_pembayaran_uang_makan.pdf

 

Artikel ini bisa di download dalam bentuk file PDF disini:  Prosedur Pembayaran Uang Makan PNS IPB.pdf

 

Penulis: Anita Handayani (http://anitanet.staff.ipb.ac.id)


Foto Pegawai Arsip IPB

Pegawai Bidang Arsip IPB
31 Juli 2012

Daftar nama dari kiri ke kanan

1. Abidin, SE (Kasi Pengelolaan Arsip IPB)

2. Drs. Badollahi Mustafa, M.Lib (Kepala Bidang arsip IPB)

3. Wartono

4. Sunartin

5. Siti Juhroh

6. Minarni

7. Sri Handini Suprihati

8. Ir. Anita Handayani

9. Ikhwan

10. Oman Suratman, S.Ag.

31 Juli 2012

 


IKBK IPB Tahun 2011

IKBK adalah singkatan dari Insentif Kesejahteraan Berbasis Kinerja

IKBK ini diberikan oleh Pimpinan IPB sebagai Bentuk Penghargaan dan Perwujudan Rasa Kebersamaan di Lingkungan IPB. IKBK Tahun 2011 diberikan IPB kepada seluruh pegawai.

IKBK Tahun 2011 TIDAK diberikan kepada:

1. PNS yang sedang ditugaskan menjadi pejabat negara, staf ahli, detasering, atau PNS yang sedang bertugas di luar negeri > 6 bulan.

2. Tenaga kerja honorer yang direkrut unit kerja setelah tanggal 16 Juni 2004

3. PNS dan honorer unit kerja Biotrop, Diploma, dan Manajemen Bisnis

 

Nilai IKBK (besaran nilai IKBK)

1. Untuk tenaga kependidikan, nilai IKBK = nilai insentif kinerja 12 bulan (Juli 2010 – Juni 2011)

2. Untuk Dosen, Nilai IKBK = nilai IKD 2 semester (sem. genap 2009/2010 dan sem. ganjil 2010/2011)

 

Uang IKBK ini diberikan melalui rekening pada minggu kedua bulan September 2011.

 

Uang IKBK dalam bentuk uang tunai melalui Petty Cash unit kerja masing-masing, diberikan kepada:

1. Guru besar emeritus, pensiunan, dan ahli waris pegawai yang meninggal setelah 1 September 2010 s/d. 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 800.000,-

2. Tenaga kontrak waktu tertentu (PKWT) yang direkrut Dit. SDM IPB sebesar Rp. 400.000,-

3. Cleaning service yang terdaftar sebelum 16 Juni 2004 sebesar Rp. 400.000,-

 


Mekanisme Penilaian Kinerja Dosen

Penilaian kinerja dosen  ini dilakukan oleh atasan langsung yaitu Ketua Departemen (Kadep) dan diperiksa kebenarannya oleh Kepala Bagian (Kabag).  Periode penilaian kinerja dilaksanakan setiap semester dimana untuk semester Genap adalah penilaian  aktivitas bulan Februari –Juli sedangkan semester Gasal adalah penilaian aktivitas bulan Agustus – Januari. 

Unsur penilaian merupakan unsur yang merupakan tugas pokok Dosen  yang mencakup kegiatan :

(a) pendidikan / pengajaran,

(b) penelitian,

(c) pengabdian pada masyarakat,

(d) manajemen,

(e) penunjang dan

(f ) lainnya yang belum termasuk bidang a-e. 

Kegiatan yang dimaksud merupakan suatu proses dalam melakukan aktivitas dan dihitung berdasarkan lama waktu kegiatan tersebut dilakukan.  Sedangkan perhitungan hasil kegiatan (output) seperti journal paper, buku teks dsb, akan dilaksanakan pada sistem informasi manajemen angka kredit (SIM-DUPAK). 

Semua kegiatan yang dinilai harus disertai dengan bukti kegiatan berupa foto copy SK, surat tugas, surat keterangan, berita acara dan sebagainya yang disetujui oleh Departemen/Fakultas/IPB.  Bukti kegiatan tersebut didokumentasikan di Departemen masing-masing.  Satuan kegiatan ini dapat berupa jam/minggu, jam/semester, hari, sks, kegiatan, jumlah mahasiswa atau judul dan semuanya sangat tergantung kepada jenis kegiatan. 

Semua kegiatan akan dikonversikan ke dalam Indeks Kinerja Dosen (IKD) yang dihitung berdasarkan curahan waktu yang dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut dengan prinsip Full Time Equivalent (FTE) atau Setara Waktu Mengajar Penuh (SWMP) dan bersumber dari Dikti – Depdiknas yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi IPB. 

Curahan waktu yang dilakukan untuk melakukan kegiatan tersebut, yaitu:

a.  Pengajaran : IKD = 1 = 1 SKS, setara dengan curahan waktu 3 jam/minggu

     atau 48 jam/semester (1 semester = 16 kali tatap muka = 4 bulan )

a.  Pengajaran : IKD = 1 = 1 SKS, setara dengan curahan waktu 3 jam/minggu

     atau 48 jam/semester (1 semester = 16 kali tatap muka = 4 bulan)

b.  Di luar pengajaran: IKD = 1, setara dengan curahan waktu 3 jam/minggu atau

     72 jam/semester (1 semester = 6 bulan)

 
Mekanisme Penilaian Kinerja Dosen

1.    Direktorat SDM mengedarkan Form Laporan Kegiatan Dosen (FLKD) ke Departemen 2 minggu setelah UAS

       semester berjalan berakhir

2.    Departemen mendistribusikan FLKD ke seluruh dosen

3.    FLKD diisi oleh dosen yang bersangkutan (2 minggu)

4.    FLKD yang telah diisi beserta salinan bukti diserahkan ke departemen untuk diverifikasi (paling lama 1 minggu)

5.    FLKD yang telah diverifikasi departemen di cetak untuk ditandatangani oleh Dosen yang bersangkutan, Kepala

       Bagian dan Ketua Departemen (paling lama 2 minggu)

6.    Berkas FLKD yang telah ditandatangani beserta softcopy dikirim ke Direktorat SDM (1 minggu)

7.    Direktorat SDM mengolah data hasil entry untuk diverifikasi dengan tim Penilai Kinerja Dosen (3 minggu)

8.    Direktorat SDM akan melaporkan hasil evaluasi FLKD ke Fakultas / Departemen dan Pimpinan IPB

9.    Direktorat SDM mengirimkan hasil evaluasi FLKD ke Direktorat Keuangan untuk  proses pencairan Insentif Dosen

 



Pejabat Baru di lingkungan IPB

SELAMAT BERTUGAS

KEPADA  PEJABAT DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR YANG BARU

(DILANTIK PADA HARI SELASA TANGGAL  21 JUNI 2011)

No. N  a  m  a Ditugaskan Dalam Jabatan
1 Dr.Ir. Ernan Rustiadi, M.Agr Dekan Fakultas Pertanian IPB
2 Prof.Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr Dekan Fakultas Kehutanan IPB
3 Dr.Ir. Idat Galih Permana, M.Sc Ketua Departemen Ilmu Nutrisi & Teknologi Pakan Fakultas Peternakan IPB
4 Ratnaningsih, S.Sos Kepala Bidang Pembinaan & Pengelolaan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan IPB
5 Ir. Janti Gristinawati Sujana, M.A. Kepala Bidang Layanan Pemustaka, Perpustakaan IPB
6 Amin Suroso, S.T. Kepala Seksi Pengelolaan Bangunan & Jalan, Sub Direktorat Pengelolaan Properti, Direktorat Fasilitas dan Properti IPB
7 Agus Amperanoto, S.H. Kepala Seksi Pengelolaan Taman, Lahan & Kebersihan, Sub Direktorat Pengelolaan Properti, Direktorat Fasilitas dan Properti IPB
8 Ir. Khayatun Kepala Seksi Pengadaan Bahan Perpustakaan, Bidang Pembinaan & Pengelolaan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan IPB
9 Ir. Yaya Suryanata Kepala Seksi Pengolahan Bahan Perpustakaan, Bidang Pembinaan & Pengelolaan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan IPB
10 Deden Himawan, S.Sos Kepala Seksi Layanan Sirkulasi, Bidang Layanan Pemustaka,  Perpustakaan IPB

POB Cuti PNS: Cuti Bagi Dosen

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.7. Cuti Bagi Dosen

6.7.1. Dosen yang di angkat Pemerintah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.7.2. Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

6.7.3. Selain cuti sebagaimana dimaksud poin 6.7.1 dan 6.7.2 dosen dapat  memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dengan tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus,  tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen secara penuh.

6.7.4. Cuti untuk studi dan penelitian diberikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada dosen yang mempunyai jabatan fungsional sebagai berikut:

a. asisten ahli atau lektor berhak mendapatkan cuti 5 (lima) tahun sekali;

b. lektor kepala atau profesor berhak mendapatkan cuti 4 (empat) tahun sekali.

6.7.5. Studi dan penelitian sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan:

a.     pendidikan nongelar;

b.     penelitian;

c.     penulisan buku teks;

d.     praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri yang relevan

dengan tugasnya;

e. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;

f.  pengabdian kepada masyarakat;

g. magang pada satuan pendidikan tinggi lain; atau

h. kegiatan lain yang sejenis.

6.7.6. Hasil studi dan penelitian sebagaimana dimaksud harus

diwujudkan dalam bentuk dokumen atau laporan akademik yang

dipertanggungjawabkan dalam forum ilmiah.

6.7.7. Cuti untuk studi dan penelitian sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

6.7.8. Pelaksanaan cuti untuk studi dan penelitian diatur oleh penyelenggara  pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Diluar Tanggungan Negara

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.6. Cuti Di Luar Tanggungan Negara

6.6.1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5(lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

6.6.2. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan – paling lama 3 (tiga) tahun.

6.6.3. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6.6.2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

6.6.4. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.

6.6.5. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

6.6.6. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6.6.7. PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa  menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, maka :

a. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali;

b. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara  untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain;

c. Apabila penempatan yang dimaksud dalam huruf b tidak mungkin,  maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


Older posts