Kegiatan Arsiparis | Komputer | Fotografi

Category: SDM Kepegawaian (Page 1 of 6)

Inpassing Tenaga Fungsional

Inpassing Tenaga Fungsional

Syarat Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

Syarat Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Fungsional Tertentu.

Sehubungan dengan Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 26 tahun 2016 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian atau Inpassing (Surat dari Direktur SDM IPB Nomor 3265/IT3.23/KP/2017 tertanggal 16 Maret 2017) .

Maka dalam rangka pengembangan JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU tersebut, IPB memberikan kesempatan kepada Tenaka Kependidikan untuk BERALIH dari tenaga fungsional umum menjadi tenaga fungsional tertentu sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.

Jabatan Fungsional Tertentu yang dimaksud adalah:

  1. Pustakawan,
  2. Arsiparis,
  3. Pranata Laboratorium Pendidikan,
  4. Pranata Humas,
  5. Pengelola Barang dan Jasa,
  6. Analis Kepegawaian,
  7. Pranata Komputer,
  8. Perancang Peraturan Perundang-undangan,
  9. Medik Veteriner,
  10. Perawat,
  11. Auditor,
  12. Peneliti, dan
  13. Dokter

Usia paling tinggi 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun.

Tenaga Kependidikan PNS yang berminat diberi kesempatan mendaftar paling lambat Senin, 17 April 2017.

Ayo teman2 Tendik mendaftar, ini Kesempatan yang baik bagi Tendik PNS menjadi Tenaga Fungsional lho.

Continue reading


Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Dosen

 

Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Dosen

 

Kegiatan pengusulan kenaikan jabatan dosen terdiri dari:

  1. Penilaian Angka Kredit
  2. Proses Usulan
  3. Monitoring Usulan

Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya mempunyai tugas utama mengajar pada Perguruan Tinggi.

Jabatan Fungsional Dosen terdiri dari:

  1. Asisten Ahli
  2. Lektor
  3. Lektor Kepala
  4. Guru Besar

Angka Kredit adalah Satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang diberikan/ditetapkan berdasarkan penilaian atas prestasi yang telah dcapai oleh seorang dosen dan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pembinaan karir dalam jabatan fungsional/kepangkatan.

Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk Menilai Prestasi Kerja Dosen dalam rangka penetapan Angka Kredit.

Tanggungjawab Kepala Seksi atau Kepala Unit Kerja adalah Memeriksa usulan dan monitoring usulan kenaikan jabatan dosen.

Tanggungjawab Kepala Sub Direktorat adalah sebagai Pengendali Mutu (Quality Control) dan Evaluator Kegiatan Kenaikan Jabatan Dosen.

Tanggungjawab Direktur Sumberdaya Manusia adalah Memverifikasi Usulan Kenaikan Jabatan Dosen.

Tanggungjawab Rektor adalah mensahkan Dokumen dan Surat Keputusan.

 

Skema Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Dosen (Lektor kebawah):

  1. Dosen yang bersangkutan mengumpulkan dan mengusulkan DUPAK,
  2. Ketua Departemen membuat usulan ke Fakultas,
  3. Dekan Fakultas melakukan verifikasi dan membuat usulan ke Rektor,
  4. Rektor IPB /TPAK (Tim Penilai Angka Kredit) melakukan pemeriksaan/penelaahan dan penilaian.  Jika ada kekurangan maka berkas akan dikembalikan ke Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk diperbaiki,
  5. Direktur SDM menerbitkan SK, penggandaan dan distribusi dokumen.

Penilaian Angka Kredit Jabatan Lektor kebawah dilakukan oleh TPAK IPB Pusat.

Kenaikan jabatan paling cepat 1 tahun.

 

Skema Prosedur Usulan Kenaikan Jabatan Dosen (Lektor Kepala dan Guru Besar):

  1. Dosen yang bersangkutan mengumpulkan dan mengusulkan DUPAK,
  2. Ketua Departemen membuat usulan ke Fakultas,
  3. Dekan Fakultas melakukan verifikasi dan membuat usulan ke Rektor,
  4. Rektor IPB /TPAK (Tim Penilai Angka Kredit)/Komisi C melakukan pemeriksaan/penelaahan dan penilaian.  Jika ada kekurangan maka berkas akan dikembalikan ke Dekan Fakultas yang bersangkutan untuk diperbaiki,
  5. Mendiknas/TPAK Pusat melakukan pemeriksaan/penelaahan dan penilaian.  Jika ada kekurangan maka berkas akan dikembalikan ke Rektor untuk diperbaiki,
  6. Kepala Biro Kepegawaian menerbitkan SK, penggandaan dan distribusi dokumen.

Penilaian Angka Kredit Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan oleh TPAK Pusat.

Kenaikan jabatan paling cepat 1 tahun.

 

Untuk lebih lengkapnya bisa di baca atau di download disini: POB-SDM-003 tentang Kenaikan Jabatan Dosen.pdf

 

Artikel ini bisa di download dalam bentuk file DOC disini:  Prosedur-Usulan-Kenaikan-Jabatan-Dosen.doc 

atau dalam bentuk file PDF disini:  Prosedur-Usulan-Kenaikan-Jabatan-Dosen.pdf

 

Penulis: Anita Handayani (http://anitanet.staff.ipb.ac.id)


Prosedur Pembayaran Uang Makan PNS

 

Prosedur Pembayaran Uang Makan PNS IPB.

 

Banyak diantara kita bertanya, bagaimana tata cara pembayaran uang makan itu sebenarnya? Oleh karena itu saya mencoba menjelaskan tentang Prosedur Pembayaran Uang Makan PNS yang bekerja di IPB. Semoga bermanfaat !

Yang dimaksud dengan PNS IPB disini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Institut Pertanian Bogor.

Uang makan adalah uang yang diberikan kepada PNS berdasarkan tarif dan dihitung secara harian untuk keperluan makan PNS.

Daftar hadir kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan PNS sebagai bukti bahwa PNS tersebut hadir pada hari kerja yang telah di verifikasi oleah atasan langsung.

Daftar perhitungan uang makan adalah Daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama PNS, jumlah hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima PNS.

Ketentuan Pembayaran Uang Makan:

  1. Pembayaran uang makan PNS didasarkan pada Daftar Hadir Kerja PNS.
  2. Uang makan PNS dibayarkan 1 bulan 1 kali paling cepat pada awal bulan berikutnya.
  3. Khusus untuk uang makan PNS bulan Desember dapat dibayarkan pada bulan bersangkutan.
  4. Uang makan TIDAK diberikan kepada PNS yang: tidak hadir kerja, sedang menjalankan perjalanan dinas, sedang menjalankan cuti, sedang menjalankan tugas belajar, dan sebab-sebab lain yang mengakibatkan PNS tidak hadir kerja.

Tata cara pembayaran uang makan: Dibayarkan langsung ke rekening masing-masing PNS.

Pembayaran uang makan PNS dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. PNS Gol. II/d ke bawah tidak dikenakan pajak.
  2. PNS Gol. III/a ke atas dikenakan pajak sebesar 15%.

Skema Prosedur Pembayaran Uamg Makan PNS IPB:

  1. Pegawai meng-input kehadiran melalui finger print di unit kerja masing-masing atau absensi online melalui web https://sdm.ipb.ac.id/absenonline/,

  2. PDG (Pembuat Daftar Gaji) membuat daftar uang makan,

  3. Direktur SDM/Kasubdit/Kasi mem-verifikasi dokumen uang makan yang dibuat oleh PDG, memproses SPP-LS untuk penerbitan SPM-LS, mengajukan SPM-LS ke KPPN untuk diterbitkan SP2D,

  4. KPPN memproses dan menerbitkan SP2D,

  5. Bendahara pengeluaran mengeluarkan pembayaran uang makan kepada pegawai sesuai daftar perhitungan.

Uang makan dapat diambil di rekening Bank masing-masing.

 

Untuk lebih lengkapnya bisa di baca atau di download disini: POB-SDM-017_pembayaran_uang_makan.pdf

 

Artikel ini bisa di download dalam bentuk file PDF disini:  Prosedur Pembayaran Uang Makan PNS IPB.pdf

 

Penulis: Anita Handayani (http://anitanet.staff.ipb.ac.id)


Foto Pegawai Arsip IPB

Pegawai Bidang Arsip IPB
31 Juli 2012

Daftar nama dari kiri ke kanan

1. Abidin, SE (Kasi Pengelolaan Arsip IPB)

2. Drs. Badollahi Mustafa, M.Lib (Kepala Bidang arsip IPB)

3. Wartono

4. Sunartin

5. Siti Juhroh

6. Minarni

7. Sri Handini Suprihati

8. Ir. Anita Handayani

9. Ikhwan

10. Oman Suratman, S.Ag.

31 Juli 2012

 


IKBK IPB Tahun 2011

IKBK adalah singkatan dari Insentif Kesejahteraan Berbasis Kinerja

IKBK ini diberikan oleh Pimpinan IPB sebagai Bentuk Penghargaan dan Perwujudan Rasa Kebersamaan di Lingkungan IPB. IKBK Tahun 2011 diberikan IPB kepada seluruh pegawai.

IKBK Tahun 2011 TIDAK diberikan kepada:

1. PNS yang sedang ditugaskan menjadi pejabat negara, staf ahli, detasering, atau PNS yang sedang bertugas di luar negeri > 6 bulan.

2. Tenaga kerja honorer yang direkrut unit kerja setelah tanggal 16 Juni 2004

3. PNS dan honorer unit kerja Biotrop, Diploma, dan Manajemen Bisnis

 

Nilai IKBK (besaran nilai IKBK)

1. Untuk tenaga kependidikan, nilai IKBK = nilai insentif kinerja 12 bulan (Juli 2010 – Juni 2011)

2. Untuk Dosen, Nilai IKBK = nilai IKD 2 semester (sem. genap 2009/2010 dan sem. ganjil 2010/2011)

 

Uang IKBK ini diberikan melalui rekening pada minggu kedua bulan September 2011.

 

Uang IKBK dalam bentuk uang tunai melalui Petty Cash unit kerja masing-masing, diberikan kepada:

1. Guru besar emeritus, pensiunan, dan ahli waris pegawai yang meninggal setelah 1 September 2010 s/d. 31 Agustus 2010 sebesar Rp. 800.000,-

2. Tenaga kontrak waktu tertentu (PKWT) yang direkrut Dit. SDM IPB sebesar Rp. 400.000,-

3. Cleaning service yang terdaftar sebelum 16 Juni 2004 sebesar Rp. 400.000,-

 


« Older posts