Kegiatan Arsiparis | Komputer | Fotografi

Category: Pegawai (Page 2 of 2)

POB Cuti PNS: Cuti Bagi Dosen

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.7. Cuti Bagi Dosen

6.7.1. Dosen yang di angkat Pemerintah berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.7.2. Dosen yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat berhak memperoleh cuti sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

6.7.3. Selain cuti sebagaimana dimaksud poin 6.7.1 dan 6.7.2 dosen dapat  memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dengan tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus,  tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen secara penuh.

6.7.4. Cuti untuk studi dan penelitian diberikan oleh pemimpin perguruan tinggi kepada dosen yang mempunyai jabatan fungsional sebagai berikut:

a. asisten ahli atau lektor berhak mendapatkan cuti 5 (lima) tahun sekali;

b. lektor kepala atau profesor berhak mendapatkan cuti 4 (empat) tahun sekali.

6.7.5. Studi dan penelitian sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan:

a.     pendidikan nongelar;

b.     penelitian;

c.     penulisan buku teks;

d.     praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri yang relevan

dengan tugasnya;

e. pelatihan yang relevan dengan tugasnya;

f.  pengabdian kepada masyarakat;

g. magang pada satuan pendidikan tinggi lain; atau

h. kegiatan lain yang sejenis.

6.7.6. Hasil studi dan penelitian sebagaimana dimaksud harus

diwujudkan dalam bentuk dokumen atau laporan akademik yang

dipertanggungjawabkan dalam forum ilmiah.

6.7.7. Cuti untuk studi dan penelitian sebagaimana dimaksud diberikan paling lama 6 (enam) bulan.

6.7.8. Pelaksanaan cuti untuk studi dan penelitian diatur oleh penyelenggara  pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Diluar Tanggungan Negara

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.6. Cuti Di Luar Tanggungan Negara

6.6.1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5(lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

6.6.2. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan – paling lama 3 (tiga) tahun.

6.6.3. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6.6.2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

6.6.4. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.

6.6.5. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

6.6.6. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6.6.7. PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa  menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, maka :

a. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali;

b. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara  untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain;

c. Apabila penempatan yang dimaksud dalam huruf b tidak mungkin,  maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Karena Alasan Penting

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.5. Cuti Karena Alasan Penting

Yang dimaksud dengan cuti karena alasan penting adalah cuti karena :

6.5.1. Ibu, bapak, isteri/suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;

6.5.2. Salah seorang anggota keluarga yang dimaksud dalam huruf a meninggal dunia dan menurut ketentuan hukum yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia itu;

6.5.3. Melangsungkan perkawinan yang pertama;

6.5.4. Alasan penting lainnya yang ditetapkan kemudian oleh Presiden.

6.5.5. Lamanya cuti karena alasan penting ditentukan oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 2 (dua) bulan.

6.5.6. Selama menjalankan cuti karena alasan penting, Pegawai Negeri Sipil  yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Bersalin

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.4. Cuti Bersalin

6.4.1. Untuk persalinan anaknya yang pertama, kedua, dan ketiga, PNS wanita berhak atas cuti bersalin.

6.4.2. Untuk persalinan anaknya yang keempat dan seterusnya, kepada PNS wanita diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

6.4.3. Lamanya cuti-cuti bersalin tersebut dalam point (6.4.1) dan (6.4.2) adalah 1 (satu) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah persalinan.

6.4.4. Untuk mendapatkan cuti bersalin, PNS wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.4.5. Cuti bersalin diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.4.6. Selama menjalankan cuti bersalin PNS wanita yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Sakit

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.3. Cuti Sakit

Setiap Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.

6.3.1. Pegawai Negeri Sipil yang sakit selama 1 (satu) atau 2 (dua) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan, bahwa ia harus memberitahukan kepada atasannya.

6.3.2. Pegawai Negeri Sipil yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.

6.3.3. Pegawai Negeri Sipil yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

6.3.4. Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.3) antara lain menyatakan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti dan keterangan lain yang dipandang perlu.

6.3.5. Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.3) diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

6.3.6. Jangka waktu cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.5) dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila dipandang perlu berdasarkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

6.3.7. Pegawai NegeriSipil yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.5) dan atau point (6.3.6), harus Diuji kembali kesehatannya oleh dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.

6.3.8. Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.7) Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum sembuh dari penyakitnya, maka ia diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6.3.9. Pegawai Negeri Sipil wanita yang mengalami gugur kandung berhak atas cuti  sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.

6.3.10. Untuk mendapatkan cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam point (6.3.9), Pegawai Negeri Sipil wanita yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

6.3.11. PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga ia perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai ia sembuh dari penyakitnya.

6.3.12. Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan penuh.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti


POB Cuti PNS: Cuti Tahunan

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3. DEFINISI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.1. Cuti Tahunan

6.1.1. Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak atas cuti tahunan.

6.1.2. Lamanya cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja.

6.1.3. Cuti tahunan tidak dapat dipecah-pecah hingga jangka waktu yang kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

6.1.4. Untuk mendapatkan cuti tahunan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.1.5. Cuti tahunan diberikan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti.

6.1.6. Cuti tahunan yang akan dijalankan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan tersebut dapat ditambah untuk paling lama 14 (empat belas) hari.

6.1.7.  Cuti tahunan yang tidak diambil dalam tahun yang bersangkutan, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

6.1.8. Cuti tahunan yang tidak diambil lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dapat diambil dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang             berjalan.

6.1.9. Cuti tahunan dapat ditangguhkan pelaksanaannya oleh pejabat yang berwenang memberikan cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila kepentingan dinas mendesak.

6.1.10. Cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam point (8) dapat diambil dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun yang sedang berjalan.

6.1.11. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi guru pada sekolah dan dosen pada perguruan tinggi, baik yang mengajar pada sekolah/ perguruan tinggi Negeri maupun yang dipekerjakan/diperbantukan untuk mengajar pada        sekolah/perguruan tinggi swasta yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak berhak atas cuti tahunan.

7. RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti

Prosedur Baku Pembuatan Surat Izin Cuti di IPB

Prosedur Baku Pembuatan Surat Izin Cuti di IPB

Jumlah hari Cuti PNS Tahun 2017

Prokontra soal cuti bersama tahun 2017 direspons Pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menjelaskan soal jumlah 6 hari cuti bersama di tahun 2017.

Dalam keterangan tertulisnya, Jumat (9/12/2016), Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPANRB Herman Suryatman menjelaskan jumlah 6 hari cuti bersama di tahun 2017 diputuskan lewat rapat di Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Dengan keputusan itu, sisa cuti tahunan PNS tinggal 6 hari.

Berikut penjelasan lengkap KemenPANRB:

Terkait penambahan Cuti Bersama Tahun 2017 selama 2 (dua) hari, perlu di informasikan bahwa hal tersebut merupakan kesepakatan bersama pada rapat di Kemenko PMK. Penjelasannya sebagai berikut:

  1. Untuk Hari Libur Nasional yang jatuh pada hari Minggu digantikan dengan hari lainnya sebagai Cuti Bersama. Cuti bersama tanggal 2 Januari 2017 (Senin) merupakan pengganti Libur Tahun Baru 1 Januari 2017 yang jatuh pada hari Minggu. Kemudian cuti bersama tanggal 27 Juni 2017 (Selasa) merupakan pengganti Libur Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2016.
  2. Semula Cuti Bersama Idul Fitri tanggal 23, 27 dan 28 Juni 2017, sedangkan Idul Fitrinya tanggal 25 dan 26 Juni 2017, jatuh pada hari Minggu dan Senin, sehingga Libur Idul Fitri dan Cuti Bersama Idul Fitri Menjadi 25, 26, 27, 28, 29, 30 Juni 2017, dari hari Minggu sampai dengan Jumat. Pergeseran Cuti Bersama dari tanggal 23 Juni 2017 (Jumat) ke tanggal 30 Juni 2017 (Jumat), dilakukan dengan pertimbangan bahwa untuk mudik lebaran bisa dilakukan pada hari Jumat malam atau Sabtu karena Lebarannya jatuh pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2017.
  3. Di sisi yang lain, penambahan Cuti Bersama tersebut diharapkan dapat mendorong perkembangan sektor pariwisata, serta menggerakan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
  4. Penambahan Cuti Bersama tersebut secara akumulatif tidak mengubah jumlah Cuti Tahunan PNS sebanyak 12 (dua belas) hari. Karena itu, dengan bertambahnya Cuti Bersama menjadi 6 (enam) hari maka sisa Cuti Tahunan bagi PNS tinggal 6 (enam) hari.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya untuk mempublikasikan informasi ini, kami ucapkan terima kasih.

Smber: Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB, Herman Suryatman

Penulis: Anita Handayani

Update 3 November 2015, 30 Mei 2017


Sosialisasi Finger Print (FP)

Berdasarkan surat Direktur SDM IPB No. 9603/I3/KP/2010 tanggal 6 Desember 2010, bahwa:
1. Proses absensi dengan menggunakan FP merupakan suatu upaya untuk menerapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terutama pada pasal 3 ayat 11 yaitu masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja dan ayat 17 yaitu mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Output FP akan digunakan untuk mengajukan Uang Makan ke Bagian Renumerasi Dit. SDM dengan ketentuan jumlah jam kerja minimal 6 jam per hari.  Absensi manual tidak berlaku lagi
3. Bagi Tenaga Kependidikan untuk Rekap Nilai Kinerja dan Insentif ketentuan jam kerja efektif adalah 7.30 jam perhari
4. Pencatatan kehadiran dengan menggunakan mesin perekam image finger print sejak tahun 2004 cukup sukses untuk menggambarkan tingkat kehadiran tenaga kependidikan yang terkait dengan nilai kinerja tenaga kependididkan.
5. Dokumentasi kegiatan dosen melalui IKD sejak tahun 2005 pun cukup sukses untuk menggambarkan kegiatan dosen yang digunakan sebagai umpan balik penilaian kinerja sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan memberikan gambaran kinerja institusi secara agregat, untuk dapat mendokumentasikan kehadiran dosen IPB maka maki memandang perlu untuk melakukan pencatatan kehadiran dengan menggunakan mesin perekam image finger print yang pada akhirnya dapat pula digunakan untuk keputusan manajerial, misalnya :

1. Kemudahan mahasiswa mencari dosen untuk kegiatan bimbingan;
2. Pengembangan manajerial di departemen;
3. Membangun team work;
4. Membangun komunikasi yang baik antara pimpinan dan bawahan.
6. Rencana ke depan Pencatatan kehadiran dengan menggunakan mesin perekam image finger print ini pun dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan-keputusan strategic yang berhubungan dengan akademik.
7. Selain itu alat ini pun merupakan alat yang bisa dipertanggungjawabkan kepada tim Disiplin Pegawai di Depdiknas bahwa IPB mempunyai alat pengukur kehadiran yang cukup valid untuk pegawai IPB baik dosen maupun tenaga kependidikan.
8. Efesiensi alat ini pun dapat menggantikan penggunaan absensi manual bagi dosen untuk perhitungan uang makan sehingga lebih efisien dalam segi waktu dan tenaga, sehingga bias dialokasikan untuk kegiatan lain.
9. Karena sifatnya on-line (terdapat di seluruh IPB) alat ini bisa menggambarkan tentang keberadaan dosen yang dapat mengambarkan sebaran aktifitas dosen IPB sehingga akan menjadi data dan informasi yang akurat yang dapat diinformasikan kepada pimpinan unit kerja.

Berdasarkan surat Direktur SDM IPB No. 10109/I3.23/LK/2010 tanggal 28 Desember 2010, bahwa:
10 Selama ini mesin perekam image FP yang sudah diberlakukan sejak tahun 2004 sudah sangat membantu dalam pencatatan kehadiran pegawai di lingkungan IPB.

Penggantian dan pemasangan mesin FP yang baru sebanyak 20 unit telah dilakukan di unit-unit kerja di lingkungan IPB termasuk Baranangsiang dan Gunung Gede

Lokasi Pemasangan mesin FP :

  No. Unit Kerja Jumlah Mesin Lokasi Unit yang melakukan FP
  1. FAPERTA 2 1. Pos Satpam
2. Dep. PTN
FAPERTA
GM -FEMA
  2. FKH 1 Pos Satpam FKH, RSH
  3. FPIK 1 Pos Satpam FPIK
  4. FAPET 2 Ruang Absen FAPET, Biokimia, Biologi
  5. FAHUTAN 2 1.  Dekanat
2.  Dep. KSHE
FAHUTAN
  6. FATETA 2 1.  Dekanat
2.  Dep. SIL
FATETA, Lab. Bahasa. PPSHB
  7. FMIPA 1 Dekanat FMIPA, BP Asrama, Unit Olahraga
  8. FEM 1 Dekanat FEM
  9. FEMA 1 Dekanat FEMA
  10. Perpustakaan 1 Perpustakaan (Depan) Perpustakaan, MKDU, TPB
  11. Baranangsiang 1 Exs. Rektorat Pusat-pusat, LPPM, Lab. Terpadu
  12. Program Diploma 1 Pos Satpam Diploma, PSSP
  13. Program MB 1 Depan MB
  14. Rektorat 2 Lobby Gd. AHN Lt.2 Rektorat, PPLH, SPs
  Teknologi mesin perekam image FP yang baru memeiliki kelebihan kapasitas penyimpanan 4 (empat) kali lebih besar yaitu dari 2000 transaksi perhari menjadi 8000 transaksi perhari

Bagi Para Dosen, Pencatatan kehadiran dapat dilakukan diseluruh area lingkungan IPB yang terdapat mesin perekam image FP

Bagi para Tenaga Kependidikan pencatatan kehadiran hanya dapat dilakukan sesuai unit kerja masing-masing

11 Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak dapat melakukan FP karena alasan tertentu, misalnya karena alasan tugas luar, maka dapat melampirkan surat tugas atau mengisi form yang telah disediakan pada TU masing-masing untuk kemudian dilaporkan ke direktorat SDM setiap tanggal 1 – 5 pada bulan berikutnya
10 Pernyataan Rektor pada Acara Rabuan Bersama tanggal 16 Februari 2011 adalah:

1. Yang paling baik FP OK dan IKD OK ini prima
(lebih baik dan akan mendapat apresiate dari Rektor)
2. Tidak melakukan FP tapi IKD OK ini baik
3. FP OK tapi IKD TIDAK OK ini tidak baik
Bagaimana prestasinya masih ditanyakan
4. Tidak melakukan FP dan IKD juga TIDAK OK ini amat tidak baik
pasti uang makan dan TD (Tunjanagn Dosen) serta TGB (Tunjangan Guru Besar) tidak bisa diperoleh.

Tabel yang di print dari sistem FP adalah untuk membantu dosen mencatat kehadiran.

Lebih penting Kinerja

Tidak akan ada sanksi utnuk tidak FP

Kinerja Akademik (IKD) jauh lebih utama

11 Pernyataan Wakil Rektor Bidang SDM pada Acara Rabuan Bersama tanggal 16 Februari 2011 tentang FP:

1. Salah satu wujud kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Sebagai Dokumentasi Kehadiran
3. Akuntabilitas (sesuatu yang bisa dihitung)
4. Dapat membangun atmosfir kerja yang lebih baik.
Ada form yang bisa diisi jika berhalangan FP
5. Berbagai pekerjaan yang dilakukan di rumah dipindah ke kantor sehingga di rumah benar-benar menggunakan waktu untu keluarga

Komponen Penilaian Terhadap Kualitas Kerja

Komponen Penilaian Terhadap Kualitas Kerja

No. Komponen Penilaian Keterangan
1. Inisiatif/kreatifitas Kesadaran melakukan sesuatu tanpa penugasan dari atasan demi kelancaran tugas dan masih sesuai dengan tupoksi
2. Tanggung jawab Pekerjaan diselesaikan dengan baik, walau sulit dapat menemukan trik tersendiri sampai tuntas
3. Ketelitian/kerapihan Pekerjaan diselesaikan dengan baik, tanpa kesalahan
4. Kecepatan kerja/efisiensi Pekerjaan dikerjakan dengan waktu singkat, menggunakan sumberdaya yang ada tanpa keluhan
5. Kerjasama Membuka diri untuk menerima pendapat dan menunjukkan kemauan untuk bekerja dengan orang lain, berbagi beban dan waktu
6. Kedisiplinan Datang dan pulang tepat waktu, fokus pada pekerjaan, memanfaatkan waktu secara produktif

KASUBDIT/KABID, KTU, KASI IPB 2008-2010

No. NAMA JABATAN
Sekretaris Eksekutif
1 Ir. Henny Widanarni, M.Si. Kabid. Hubungan Masyarakat dan Protokoler
2 R. Iyum Rumbiah, S.E. Kabid. Kesekretariatan
Kantor Audit Internal
3 Dr. Ir. Ahmad Darobin Lubis, M. Sc. Kabid. Audit Akademik
4 Drs. Suhaemi Kabid. Audit Sumberdaya
Kantor Manajemen Mutu
5 Dr. Ir. Feri Kusnandar, M.Sc. Kabid. Penjaminan Mutu
6 Dr. Ir. Fredinan Yulianda, M.Sc. Kabid. Akreditasi dan Sertifikasi
Kantor Hukum dan Organisasi
7 Lukman Nulhakim, S.H., M.Si. Kabid. Produk Hukum dan Organisasi
8 Widodo Byu Ajie, S.H. Kabid. Penelaahan dan Bantuan Hukum
Direktorat Administrasi Pendidikan
9 Puji Mudiana, S.P., M.Si. Kasubdit. Registrasi, StatistIk dan Perencanaan Pendidikan
10 Ir. Retnaningsih, M.Si. Kasubdit. Evaluasi Pendidikan
11 Dedeh Rostinah, S.H. Kasi Administrasi Umum
Direktorat Kemahasiswaan
12 Megawati Simanjuntak, S.P., M.Si. Kasubdit. Kesejahteraan Mahasiswa
13 Bambang Riyanto, S.Pi., M.Si. Kasubdit. Minat, Bakat dan Penalaran
14 Neni Sumarni, SH. Kasi. Administrasi Umum
Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik
15 Dr. Ir. Swastiko Priyambodo, M.Si. Kasubdit. Pengkajian Program Akademik
16 Dr. Ir. Yulin Lestari Kasubdit. Pengembangan dan Promosi Program Akademik
Direktorat Pengembangan Karir dan Hubungan
17 Iin Solihin, S.Pi, M.Si. Kasubdit. Pengembangan Karir dan Mahasiswa
18 Ir. Nandi Kosmaryandi, M.Sc.Forest.trop. Kasubdit. Hubungan Alumni
Direktorat Keuangnan
19 Drs. Cahyono Tri Wibowo, M.M. Kasubdit. Akuntansi dan Pengendalian Anggaran
20 Setiawan, S.E. Kasi. Verifikasi Permintaan Anggaran
21 Wiweko Iskanugraha, S.E. Kasi. Akuntansi dan Pelaporan
22 Mela Nurdialy, S.E., M.Ak. Kasi. Perpajakan
23 Abdullah, S.E. Kasubdit. Perbendaharaan
24 Mohamad Sofyan Sauri, S.E. Kasi. Pembiayaan
25 Wahari Sulistyo Anggoro, S.E. Kasi. Pendapatan
Direktorat Sumberdaya Manusia
26 Dr.Ir. Etty Riani, M.S. Kasubsit. Administrasi dan Pengembangan Sumberdaya Manusia
27 Suherman, S.E. Kasi. Administrasi Kepangkatan
28 Ir. Hirra Nurlaeni Kasi. Pengembangan Sumberdaya Manusia
29 Madsari, S.E. Kasubdit. Kesejahteraan Sumberdaya Manusia
30 Dyah Untarawati, S.E. Kasi. Remunerasi
31 Dra. Woro Endang Purwani Kasi. Maslahat Tambahan
Direktorat Fasilitas dan Properti
32 Sulistyono, S.E., M.Si. Kasubdit. Inventaris Fasilitas dan Properti
33 Drs. Endang kusuma Kasubdit. Pengelolaan Properti
34 Suharto, B.B.A. Kasi. Gedung dan Instalasi
35 Amin Suroso, S.T. Kasi. Jalan, Taman dan Lahan
36 Toto Mustopa, S.IP. Kasubdit. Pengelolaan Fasilitas
37 Akhmad Kosasih Kasi. Fasilitas Kantor
38 Supriyanto, S.E. Kasi. Fasilitas Akademik
39 Sutoyo, S.TP., M.Si. Kasubdit. Pengelolaan Air Bersih, Listrik dan Telepon
Direktorat Perencanaan dan Pengembangan
40 Ir. Heri Purwanto Kasubdit. Perencanaan dan Pengembangan Program
41 Ir. Suparman, M.M. Kaubdit. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Direktorat Riset dan Kajian Strategis
42 Dr.Ir. Nurul Khumaida, M.Si. Kasubdit. Agenda Riset dan Kajian Strategis
43 Dr,drh. Deni Noviana Kaubdit. Hak Kekayaan Intelektual dan Publikasi
N. Direktorat Kerjasama dan Program
44 Dr.Ir. Alinda Fitriany Malik Zain, M.Si Kasubdit. Kerjasama
45 drh. Muhammad Agil, M.Sc.Agr. Kasubdit. Program Internasional
Direktorat Bisnis dan Kemitraan
46 Ir. Lusi Fausia, M.Ec. Kasubdit. Analisis Bisnis
47 Dr.Ir. Heri Ahmad Sukrja, M.Sc.Agr Kasubdit. Pengendalian Bisnis
Direktorat Komunikasi dan Sistem Informasi
48 Asep Mulyana, S.Komp. Kasubdit. Aplikasi dan Layanan Sistem Informasi
49 Faozan, S.Si., M.Si. Kasubdit. Jaringan dan Strategi Komunikasi
50 Firman Ardiansyah, S.Kom., M.Si. Kasubdit. Data dan Informasi
FAKULTAS PERTANIAN
51 Marjono
Marjono, S.E.
KTU Fakultas Pertanian
52 Rena Manohara
Rena Manohara, S.IP.
KTU Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
53 Adang Undiana
Adang Undiana
KTU Departemen Agronomi dan Hortikultura
54 Euis Nurhayati
Euis Nurhayani, S.E.
KTU Departemen Proteksi Tanaman
55 Laela Relawati
Laela Relawati, S.E.
KTU Departemen Arsitektur Lanskap
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN
56 Sri Nooryani
Dra. Sri Nooryani
KTU Fakultas Kedokteran Hewan
57 Sobirin Roi
Drs. Sobirin Roi
Kasi Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Hubungan
58 Untung Mulyatno
Untung Mulyanto, S.E.
Kasi Administrasi Kepegawaian dan Keuangan
59 Agus Salim
Drs. Agus Salim
Kasi Umum
FAKULTAS PERIKANAN DAN ALMU KELAUTAN
60 Herlina Retnowati
Herlina Retnowati, S.E.
KTU Fakkultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
61 Anita Handayani
Ir. Anita Handayani
KTU Departemen Budidaya Perairan
62 Sulistiawati Rahayu
Sulistiawati Rahayu
KTU Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan
63 Etang Rokayah
Etang Rokayah, S.E.
KTU Departemen Teknologi Hasil Perairan
64 Taufik Masdi
Taufiq Masdi, S.IP.
KTU Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perairan
65 Rasyid
Rasyid
KTU Dpertemen Ilmu dan Teknologi Kelautan
FAKULTAS PETERNAKAN
66 Fifi Lutfiah
Fifi Luthfiah, S.Sos.
KTU Fakultas Peternakan
67 Supriyono
Supriyono, S.P.
KTU Departemen Ilmu Produkksi dan Teknologi Peternakan
68 Warsono
Warsono, S.IP.
KTU Departemen Ilmu Nutrisi dan Teknologi Pakan
FAKULTAS KEHUTANAN
69 Susi Heryati
Susi Heryati, S.E.
KTU Fakultas Kehutanan
70 Muchtadin
Muchtadin
KTU Departemen Manajemen Hutan
71 Kokom Komariah
Kokom Komariah, S.E.
KTU Departemen Silvikultur
72 Sutoro
Ir. Sutoro
KTU Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata
73 Fathurrohman
Fathurrohman, S.Kom
KTU Departemen Hasil Hutan
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN
73 Yadi Suryadi
Yadi Suryadi, S.E.
KTU Fakultas Teknologi Pertanian
74 Adang
Adang, S.E.
KTU Departemen Teknik Mesin dan Biosistem
75 Novi Susilorini
Dra. Novi Susilorini Andayaningsih
KTU Depratemen Ilmu dan Teknologi Pangan
76 Ikhsan
Ikhsan
KTU Departemen Teknologi Industri Pertanian
77 Atip Sadarip
Atip Sadarip, S.E.
KTU Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan
FAKULTAS MATEMATIKA DAN IPA
78 Asep Saefudin
Asep Saepudin, S.E.
KTU Fakultas Matematika dan IPA
79 Tri Susilowati
Tri Susilowati, S.E.
KTU Departemen Statistika
780 Badrudin
Drs. Badrudin
KTU Departemen Geofisika dan Meteorologi
81 Muhammad Nasir
Muhammad Nasir
KTU Departemen Biologi
82 Fitri Lidiastuty
Fitri Lidiastuty, S.E.
KTU Departemen Kimia
83 Acep
Acep, S.E.
KTU Departemen Matematika
84 M. Djadja Suhendra
Muhamad Djaja Suhendra
KTU Departemen Ilmu Komputer
85 Suharno
Suharno
KTU Departemen Ilmu Fisika
86 Tjahjadi
Tjahjadi
KTU Departemen Ilmu Biokimia
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
87 Bambang Kuntadi
Bambang Kuntadi, S.P.
KTU Fakultas Ekonomi dan Manajemen
88 Astridina
Astridina, S.Sos.
KTU Departemen Ilmu Ekonomi
89 Jamhuri
Jamhuri, S.E.
KTU Departemen Manajemen
90 Avip Setiawan
Avip Setiawan, S.IP.
KTU Departemen Agribisnis
91 Mery Rusmii
Mery Rusmini, S.E.
KTU Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
FAKLTAS EKOLOGI MANUSIA
92 Cecep
Cecep, S.E.
KTU Fakultas Ekologi Manusia
93 Kosasih Idja Suhardja
Kosasih Idja Suhardja
KTU Departemen Gizi Masyarakat
94 Romli
Romli, S.IP.
KTU Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen
95 Nurul Huda
Drs. Nurul Huda
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat
SEKOLAH PASCASARJANA
96 Ratu Siti Zaenab
Ir. Ratu Siti Zaenab, M.Si.
KTU Sekolah Pascasarjana
TINGKAT PERSIAPAN BERSAMA
97 Eka Yudha Prya, S.E. Kasi Umum TPB
Unit Penyelenggaraan Mata Kuliah Dasar Umum
98 Edi Rosidi
Drs. Edi Rosidi
KTU Unit Penyelenggara Mata Kuliah Dasar Umum
PROGRAM DIPLOMA
99 Ade Iskandar
Ade Iskandar, S.E., M.Si.
KTU Program Diploma
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat ( LPPM )
100 Dedi Suryadi
Drs. Dedi Suryadi
KTU LPPM
PERPUSTAKAAN
101 Ratnaningsih, S.Sos. Kabid. Pembinaan Bahan Perpustakaan
102 Deden Himawan, S.Sos. Kasi Pengadaan Bahan Perpustakaan
103 Ir. Khayatun Kasi. Pengolahan Bahan Perpustakaan
104 Ir. Abdul Rahman Saleh, M.Sc. Kabid. Teknologi Informasi, Pembinaan Mutu dan
105 Ir. Setyo Edy Susanto Kasi. Pengelolaan Sistem dan Jaringan
106 Sri Rahayu, S.Sos. Pembinaan Mutu
107 Ir. Janti Gristinawati Sujana, M.A. Kabid. Layanan Perpustakaan
108 Ir. Subagyo, S.Sos., M.Si. Kasi. Layanan Sirkulasi dan Pembinaan Perpustakaan
109 Irma Elvina, S.Sos. Kasi. Layanan Referensi dan Informasi Digital
110 Dra. Nunung Nuzulul Qurniati, M.M. Kabid. Pengelolaan dan Pengembangan Arsip IPB
111 Ir. Rita Komalasari Kasi. Pengelolaan Arsip
112 Drs. Badollahi Mustafa, M.Lib. Kasi. Pengembangan Arsip
UNIVERSITY FARM
113 Drs. Cecep Rustandi, M.M. Kasi Produksi
114 Suhartini, S.Sos. Kasi Pelayanan Akademik

Newer posts »