Anita's Personal Blog

Kegiatan Arsiparis | Komputer | Fotografi

Category: Mahasiswa

Pajak Hadiah Lomba dan Undian

Peraturan Pajak Hadiah Lomba atau Undian:

Pajak Undian 25%.

Pajak Hadiah Lomba yang diterima Tim ikut aturan pph pasal 23 sebesar 15%.

Jika Hadiah Lomba yang diterima Perorangan ikut aturan pph pasal 21 dengan tarif pasal 17, dengan perincian sebagai berikut:

1. Jika hadiah perorangan sampai dengan Rp. 50 juta, kena pajak 5%

2. Jika hadiah lomba perorangan antara Rp. 50 juta s/d 250 juta, kena pajak 15%

3. Jika hadiah lomba perorangannya antara Rp. 250 juta s/d 500 juta, kena pajak 25%

4. Jika hadiah lomba perorangannnya > Rp. 500 juta, kena pajak 30%

(Sumber Bu Mella Bagian Pajak Direktorat Keuangan)


Pedoman Pencarian Artikel Jurnal Science Direct

PEDOMAN PENCARIAN ARTIKEL
JURNAL SCIENCE DIRECT  

Jenis Jurnal Online

            Pada dasarnya jurnal online yang ditawarkan kepada berbagai pihak saat ini ada dua jenis, yaitu jurnal online yang untuk mengaksesnya menggunakan username dan password, dan jurnal online yang untuk mengaksesnya harus melalui IP (internet provider) address tertentu. Dengan akses melalui username dan password pengguna bisa mengakses jurnal online dari mana saja. Sedangkan jurnal online yang harus diakses dari IP address tertentu tidak bisa diakses dari sembarang tempat. Contoh dari jurnal online yang demikian adalah Science Direct. Contoh dari jurnal online yang bisa diakses dari mana saja, tetapi harus menggunakan username dan password adalah ProQuest, EBSCO, dan lain-lain. Username dan password itu bisa berganti setiap bulan, bisa juga diganti sekali selama satu tahun.

            Sebenarnya ada satu jenis jurnal online lagi yang benar-benar berbeda dari kedua jenis jurnal online di atas, yaitu jurnal online yang dilanggan satu-per-satu judul. Pedoman ini akan membahas jurnal online yang dilanggan dalam bentuk database bernama  Science Direct.

A. Pedoman Umum

            Perlu diingat bahwa jurnal online ini biasanya berbentuk database dengan jumlah judul jurnal yang banyak sekali, sehingga sudah pasti jumlah artikelnya jauh lebih banyak. Oleh karena itu dalam melakukan penelusuran pada jurnal online harus diingat beberapa hal, seperti:

a.  Pada awal pencarian gunakan kata atau istilah yang spesifik. Jangan masukkan kata atau istilah pencarian yang sangat umum, karena akan memberikan hasil pencarian yang sangat banyak untuk diperiksa satu demi satu. Barulah bila kata yang spesifik tidak memberikan hasil pencarian yang diinginkan, masukkan kata atau istilah yang merupakan sinonim dari kata yang digunakan sebelumnya. Bila beberapa sinonim sudah digunakan tetapi hasil pencarian belum memenuhi kebutuhan, maka gunakan kata yang lebih umum secara bertahap. Dengan demikian, untuk menelusur jurnal online ini diperlukan thesaurus, agar diperoleh berbagai kata atau istilah sinonim, kata yang berkaitan, kata yang bermakna lebih luas, atau lebih sempit yang dapat sangat membantu dalam menelusur jurnal online.

b.  Selain menggunakan strategi kata atau istilah untuk mempersempit pencarian, pelajari juga apakah pada jurnal online tersebut tersedia sarana untuk mengarahkan pencarian fokus ke masalah yang dicari. Hal tersebut penting mengingat database berisi informasi yang terlalu banyak, sehingga untuk mempercepat penemuan terhadap informasi yang dicari, Anda perlu mencari berbagai cara untuk dapat mencapai hasil yang diinginkan.

B. Pencarian Informasi

            Seperti telah disebutkan di atas, Science Direct adalah salah satu contoh jurnal online yang menggunakan IP address tertentu untuk bisa mengakses informasi yang dimiliki Science Direct. Provider ini memiliki banyak sekali kelompok jurnal dari berbagai bidang ilmu yang disebut sebagai database. Jadi, ketika sebuah perpustakaan akan melanggan jurnal-jurnal yang ada pada Science Direct, perpustakaan itu harus memilih database yang mana yang akan dilanggan. Setiap database itu sudah ditentukan judul-judul jurnal yang dicakup. Alamat Science Direct adalah: //www.sciencedirect.com

a.       Pencarian untuk Topik Khusus

            Dalam pencarian artikel dengan topik khusus disarankan mengklik tombol “Search” yang berada di bagian atas halaman web Science Direct (Gambar 1). Setelah halaman web baru terbuka, mengingat judul-judul jurnal yang tercakup dalam Science Direct begitu banyak, maka pencarian artikel dibatasi pada judul-judul jurnal yang dilanggan Perpustakaan IPB menjadi pilihan yang lebih baik. Dengan demikian Anda akan mengurangi temuan yang tidak bisa diakses full text-nya. Untuk itu, pada kotak “Sources” Anda harus memilih “Subscribed sources” (Gambar 2). Kemudian ketikkan satu atau lebih kata yang ingin dicari pada kotak “Search” yang tersedia. Barulah klik tombol “Search” yang ada di bagian bawah halaman web


Download:  pedoman-pemanfaatan-science-direct_maret-2011.pdf

 


Program Penyangga Kesahatan Mahasiswa (PPKM)

Program Penyangga Kesahatan Mahasiswa (PPKM) IPB

PESERTA PPKM

  1. MAHASISWA DIPLOMA
  2. MAHASISWA S1 (REGULER & EKSTENSI)
  3. MAHASISWA PASCASARJANA REGULER

             (Tidak termasuk program MMA,MIT & program penyelengaraan khusus)

1. PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN BANTUAN

     Mahasiswa yang mengalami sakit& kecelakaan

     Melapor ke loker PPKM  di DITMAWA IPB

     Mengisi Formulir PPKM

     Melengkapi persyaratan :

  1. Surat Keterangan Dokter RS
  2. Kwitansi Rawat Inap asli dari  RS
  3. Fotocopy Lunas SPP & KTM

 

2.  MAHASISWA YANG MENINGGAL DUNIA

     Ahli Waris Melapor Ke PPKM  di Ditmawa IPB

     Ahli Waris Melapor ke PPMK di DITAWA IPB

     Mengisi formulir PPKM

     Melengkapi Persyaratan :

  1. Surat keterangan Kematian dari pejabat berwenang / RS
  2. Fotocopy KTM
  3. Fotocopy Kartu Keluarga
  4. Fotovcopy KTP ahli waris

BANTUAN BIAYA PENGOBATAN, KECELAKAAN & MENIGGAL DUNIA

Besarnya Bantuan :

No. KomponenBantuan MahasiswaPogram Sarjana Mahasiswa program Diploma Mahasiswa program Pasca sarjana
1 Sakit (rawat inap)
Biaya kamar(maksimum) 20 hari
Rp. 30.000,-Per hari Rp. 30.000,-Per hari Rp. 75.000,-Per hari
Biaya pengobatan MaksimumRp. 600.000,- MaksimumRp. 750.000,- MaksimumRp. 1.500.000,-
2 Kecelakaan
a. biaya Kamar (maksimum 10)b.  Biaya pengobatan
Rp. 30.000,-Per hariMaksimumRp. 1.500.000,- Rp. 30.000,-Per hari
MaksimumRp. 1.800.000,-
Rp. 75.000,-Per hari
MaksimumRp. 2.500.000,-
3 Meninggal Dunia Rp. 3.000.000,- Rp. 3000.000,- Rp. 5.000.000,-

 

PROSEDUR DAN SYARAT-SYARAT PEMBERIAN BANTUAN

⇨   PPKM  tidak memberikan penggantian biaya pengobatan rawat jalan yang di lakukan oleh pihak lain

⇨   Mahasiswa yang perlu rawat inap atau kecelakaan, Dapat segera ke rumah sakit terdekat dengan

      Merekomendasikan dari poliklinik IPB atau Direktur kemahasiswaan IPB

⇨   Batas waktu pengajuan permohonan selambat-lambatnya 1 bulan setelah kejadian sakit atau kecelakaan

⇨   Bantuan diberikan paling cepat 7 (tujuh) hari.  Setelah seluruh berkas persyaratan lengkap dan benar.

⇨   Pemberian bantuan dilaksanakan oleh petugas Pelayanan PPKM , Direktorat Kemahasiswaan IPB.

TEMPAT PELAYANAN

  1. PELAYANAN KESEHATAN (RAWAT JALAN )
  2. Poliklinik IPB kampus Baranang Siang Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa
  3. Poliklinik IPB Kampus Dramaga
  4. Loket  Pelayanan PPKM , Direktorat Kemahasiswaan Gedung A.H Nasoetion Lt. 1. Telp.0251- 8624067

PELAYANAN BANTUAN BIAYA PENGOBATAN (RAWAT INAP)

  • Loket  Pelayanan PPKM , Direktorat Kemahasiswaan Gedung A.H Nasoetion Lt. 1. Telp.0251- 8624067

Tata Cara Foto Wisuda

PENGUMUMAN

Perihal: Pemotretan Foto Mahasiswa Semester 8

Dalam rangka peningkatan kecepatan dan kualitas pelayanan penerbitan Ijazah dan Transkrip, maka Direktorat Administrasi Pendidikan melakukan pemotretan lebih awal bagi seluruh Mahasiswa yang saat ii berada di semester 8 Tahun Akademik 2010/2011. Pemotretan dilakukan di ruang STUDIO FOTO Loket 4 Direktorat Administrasi Pendidikan Lt. Dasar Gedung Andi Hakim Nasoetion. Pemotretan dimulai pada bulan Februari 2011. Dengan langkah ini maka ke depan penyerahan foto tidak lagi menjadi syarat dalam penerbitan Ijazah dan Transkrip.

Tata Cara Foto Untuk Ijazah dan Transkrip

1. Waktu Pelaksanaan: Sesuai Jadwal, Pukul 09.00 – 12.00 dan 13.00 – 15.30

2. Pakaian Pria: Baju lengan panjang warna terang, mengenakan dasi

3. Pakaian Wanita: Baju rapih, warna terang, kerudung berwarna gelap

4. Rambut Pria: Tertata rapih, tidak menutup telinga, tidak gondrong, tidak dikucir

5. Rambut Wanita: Tertata Rapih

6. Baju almamater tersedia di Direktorat Administrasi Pendidikan

Contoh Foto:

Sumber:
Dr. Ir. Drajat Martianto, M.Si.
Direktur Administrasi Pendidikan IPB
No. Surat 112/I3/PP/2011 tertanggal 26 Januari 2011


Tata Tertib Kehidupan Kampus

               Pedoman dan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) yang tertuang dalam Keputusan Rektor Nomor 09/I3/KM/2010, wajib dipatuhi oleh seluruh mahasiswa program magister dan doktor. Berikut ini disampaikan Keputusan Rektor Nomor 09/I3/KM/2010 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa IPB.  

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor  : 09/I3/KM/2010
Tentang
TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang    : a. bahwa berdasarkan Keputusan Senat Akademik IPB Nomor: 47/SA-IPB/2007, telah ditetapkan norma dan etika kehidupan kampus bagi mahasiswa IPB, dan ditetapkan penerapan dan pelaksanaan dari norma dan etika tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Rektor IPB;
    b. bahwa dengan ditetapkannya norma dan etika kehidupan kampus sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan IPB dalam pembinaan kegiatan kemahasiswaan baik untuk saat ini maupun pada masa mendatang, maka tata tata tertib kehidupan kampus bagi makasiswa IPB selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dan perlu diubah;
    c. bahwa sehubungan dengan butir b tersebut di atas, dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB serta dengan memperhatikan masukan dari Komisi Disiplin Mahasiswa IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengubah ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor: 83/K13/KM/2005 dengan menetapkan ketentuan yang baru, dan pengaturannya perlu ditetapkan dengan suatu peraturan Rektor.
       
Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
    2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
    3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
    4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
    5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
    6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
    7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
    8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
    9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
    10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
    11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86/Men.Kes./PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
    12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;
    13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
    14. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
    15. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 47/SA-IPB/2007 tentang Norma dan Etika Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Institut Pertanian Bogor;
    16. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 147/K13/PP/2006 tentang Pengesahan Panduan Pendidikan Program Diploma Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2006;
    17. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 234/I3/PP/2009 tentang Pengesahan Katalog Program Pendidikan Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Edisi 2009;
    18 Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 115/I3/PP/2006 tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi 2010.
       
MEMUTUSKAN
       
Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

 MUKADIMAH

Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) merupakan tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar serta penyelenggaraan misi dan fungsi IPB. Kampus IPB mencakup semua fasilitas di dalam kawasan IPB yang digunakan untuk segala jenis kegiatan dan tempat di luar kawasan IPB yang digunakan untuk kegiatan akademik maupun kegiatan lainnya yang membawa nama dan mengemban misi IPB. Untuk melaksanakan misi dan fungsi IPB diperlukan kondisi yang mendukung antara lain tersedianya fasilitas yang memadai, keadaan lingkungan yang nyaman, tertib, bersih, serta etika kehidupan kampus yang mengutamakan pada kebenaran dan kejujuran.

Pola hidup masyarakat semakin kompleks karena adanya kemajuan komunikasi, peralatan yang semakin canggih (radio, TV, telepon, faksimili, e-mail, internet, media cetak, alat komunikasi modern), pariwisata, perdagangan, dan lain-lain.  Oleh karena itu, perlu diantisipasi adanya pengaruh globalisasi yang sangat kuat terhadap kehidupan generasi muda khususnya dibidang ideologi, politik, seni dan sosial budaya.

Mahasiswa IPB diharapkan mengerti, mampu memahami dan mengetahui  norma-norma, etika dan kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Anggapan ini tidak terlepas dari sikap bangsa Indonesia yang meletakkan kehidupan beragama, termasuk nilai-nilai budi pekerti dan kesusilaan yang tertanam didalamnya, sebagai pedoman seseorang dalam bertindak dan berperilaku.  Mahasiswa IPB yang dimaksud dalam pedoman tata tertib ini mencakup mahasiswa program Pendidikan Diploma,  Sarjana (S1), dan Pascasarjana (S2/S3).

Untuk menjalankan fungsi dan kegiatan kehidupan kampus yang baik maka diperlukan adanya ketentuan tata tertib yang dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas tridarma perguruan tinggi serta kegiatan ekstrakulikuler sebagai pendukung.  Peraturan ini memuat berbagai ketentuan tentang norma dan etika kehidupan kampus, kewajiban dan larangan baik di bidang akademik maupun non akademik, sanksi, dan komisi disiplin mahasiswa.

 BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
 Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Norma adalah patokan benar dan salahnya suatu perilaku seseorang yang berlaku di lingkungan komunitas tertentu.
2. Etika adalah aturan mengenai nilai dan prinsip moral yang merupakan pedoman bagi seseorang atau suatu kelompok dalam melaksanakan kegiatannya.
3. Kehidupan Kampus adalah kehidupan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan di dalam kampus.
4. Etika kehidupan kampus adalah nilai atau aturan yang berkaitan dengan integritas warga kampus dalam hubungan satu sama lain sebagai komunitas intelektual.
5. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi perkuliahan, pertemuan kelompok kecil (seminar, diskusi, responsi), bimbingan penelitian, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian, magang, dan pengabdian kepada masyarakat (Kuliah Kerja Profesi, Praktek Kerja Lapangan, Gladi Karya, dan sebagainya).
6. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan, dan bakti sosial bagi masyarakat.
7. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara sah sebagia peserta didik pada salah satu program pendidikan tinggi.
8. Obat terlarang adalah psikotropika seperti yang tercantum dam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997.
9. Narkotika adalah bahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
10. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No.86/Men.Kes./PER/IV/77 tentang Minuman Keras.
11. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung/tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya, sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.
12. Senjata adalah setiap jenis alat yang dapat membahayakan dan mengancam jiwa serta keselamatan orang lain sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.
13. Pelecehan dan pelanggaran seksual adalah segala perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang menderita sakit fisik dan mental, terganggunya perasaan dan kehormatan berupa pengucapan kata-kata dan tindakan tidak senonoh, menyakiti seseorang secara seksual, serta memperkosa dan melakukan tindakan asusila lainnya.
14. Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang dapat membangkitkan hasrat seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
15. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang mengatasnamakan partai atau organisasi politik tertentu untuk disebarluaskan di kampus seperti ajakan untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.
16. Kegiatan keagamaan yang terlarang adalah kegiatan keagamaan yang dilarang sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
17. Ideologi terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan Ideologi Negara Republik Indonesi.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2 

 Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk :

a) Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukungnya secara baik.
b) Menjadi pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
c) Memberikan landasan hukum dalam pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Bagian Pertama
Kewajiban
 Pasal 3

 Setiap mahasiswa wajib:

1. berperilaku, berpenampilan dan bersikap sopan serta menjaga martabat sesama sivitas akademika, institusi, dan masyarakat;
2. berpakaian rapi, membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM), sopan dan pantas, serta bersepatu sesuai dengan norma yang berlaku;
3. menciptakan suasana yang sehat dan aman guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar;
4. menjaga kebersihan, keindahan, dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses belajar-mengajar;
5. memelihara semua fasilitas milik IPB dan menjaga kelancaran proses belajar-mengajar;
6. menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran.

Bagian Kedua
Larangan
Pasal 4

Setiap mahasiswa dilarang :

1. melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan atau merendahkan martabat baik sebagai mahasiswa maupun warga kampus di dalam dan di luar kampus IPB;
2. melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan/atau mengganggu kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan di IPB;
3. menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan/atau dikelola oleh IPB tanpa ijin, termasuk menggubah data milik orang lain, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara dan tujuan apa pun;
4. melakukan kegiatan yang tidak sopan dan/atau asusila serta tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat;
5. mencuri barang milik perorangan atau unit kerja di lingkungan IPB atau milik pihak lain yang berhubungan dengan fungsi IPB;
6. melanggar aturan atau ketentuan yang telah dikeluarkan dan berlaku khususnya di IPB dan umumnya diwilayah Republik Indonesia.
7. berpakaian secara tidak sopan, kotor dan tidak pantas pada kegiatan belajar-mengajar atau kegiatan lainnya yang dilaksanakan di lingkungan kampus IPB;.
8. berpakaian ketat, transparan, memakai baju tidak berkerah atau berlengan kurang dari dua pertiga panjang dari pangkal lengan, celana pendek, celana tiga per empat, celana koyak, sandal dan sepatu sandal di lingkungan kampus, kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima seperti pada saat akan melakukan sholat, menjalankan praktikum/penelitian tertentu, dan keadaan khusus lainnya;
9. untuk mahasiswa (pria) berambut panjang melewati batas alis mata di bagian depan, telinga di bagian samping atau menyentuh kerah baju di bagian leher atau menggunakan tatanan rambut yang tidak sesuai dengan kelaziman kehidupan kampus (tidak berwarna alami, dikuncir, bergaya “punk” atau “kribo”, dan gaya lain yang tidak sesuai).  Khusus untuk mahasiswa (wanita) harus berpakaian tertutup dari leher sampai dengan bawah lutut, dilarang berambut tidak berwarna alami, memakai celana panjang diatas mata kaki, pakaian lebih pendek dari lutut;
10. melakukan kegiatan kemahasiswaan di lingkungan kampus lebih dari pukul 22.00 WIB kecuali atas ijin Pimpinan departemen, fakultas atau institut;
11. melakukan pengancaman dan/atau melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan atau keamanan orang lain;
12. melakukan pemaksaan, pemukulan, perkelahian, dan penganiayaan, dan/atau terlibat kekerasan pada fisik orang lain;
13. menghasut, menipu, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan/atau memberikan hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu;
14. melakukan tindakan yang bersifat merusak dan/atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas IPB, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya, menggambar dan/atau menulis tidak pada tempatnya, penempelan tulisan dan gambar tidak pada tempatnya, serta tindakan-tindakan sejenisnya yang tidak patut dilakukan;
15. melakukan tindakan perusakan lingkungan dan pencabutan pohon/tanaman, menyiksa dan/atau membunuh satwa yang tidak berbahaya di dalam lingkungan Kampus IPB;
16. melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan atau keributan, pengerahan dan/atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan/atau kerusakan pada fasilitas kampus;
17. melakukan kegiatan yang dapat merusak atau menghilangkan fasilitas dan lingkungan yang dimiliki IPB termasuk gedung, peralatan kantor dan laboratorium, bahan pustaka, dan fasilitas lainnya;
18. melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik berupa pelanggaran tata tertib perkuliahan dan ujian;
19. melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, plagiasi atau pengakuan karya orang lain sebagai miliknya, memakai gagasan, pernyataan, data, peta, dan berbagai sumber milik orang lain tanpa ijin dan/atau menyebut sumber aslinya;
20. melakukan kegiatan perjokian yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain dalam ujian;
21. memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan menyebarluaskan obat terlarang;
22. menggunakan obat terlarang untuk dirinya sendiri atau orang lain di luar pengobatan yang sah;
23. memiliki, membawa, menyimpan, dan memperdagangkan, dan menyebar luaskan narkotika;
24. menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri atau orang lain di luar pengobatan yang sah;
25. merokok di tempat umum atau ruangan publik;
26. menggunakan, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan, dan menyebarluaskan minuman keras;
27. melakukan permainan judi atau membantu terselenggaranya perjudian;
28. memiliki, membawa, menyimpan, dan memperdagangkan senjata;
29. melakukan perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual di lingkungan kampus atau dalam tugas resmi di luar kampus, dan pelanggaran terhadap larangan ini dapat diproses berdasarkan laporan dari korban dan keluarga korban atau saksi;
30. menggunakan senjata untuk dirinya sendiri atau orang lain;
31. membuat, menyimpan, memanfaatkan, mendistribusikan, mentrasmisikan, membuat dapat diaksesnya barang cetakan, audio visual, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung unsur pornografi;
32. melakukan kegiatan politik di lingkungan kampus, dan kegiatan diskusi politik secara ilmiah dapat diselenggarakan dengan izin Rektor/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan atau Dekan/Wakil Dekan;
33. melakukan kegiatan keagamaan yang dilarang Pemerintah Republik Indonesia;
34. melakukan ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara di lingkungan kampus, dan kegiatan diskusi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara secara ilmiah dapat diselenggarakan dengan izin Rektor/Wakil Rektor yang menangani bidang kemahasiswaan atau Dekan/Wakil Dekan.

 BAB III
KOMISI DISIPLIN
 Pasal 5

1. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus ini ditangani oleh Komisi Disiplin Mahasiswa yang dibentuk pada tingkat departemen, fakultas, dan institut.
2. Komisi Disiplin Mahasiswa merupakan tim yang ditunjuk dan diangkat oleh Pimpinan pada masing-masing unit kerja (Ketua Departemen, Dekan dan Rektor) dengan tugas dan wewenang memeriksa dan memberikan saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

 Pasal 6

 Komisi Disiplin Mahasiswa IPB mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

(1) Mengawasi, memanggil, memeriksa mahasiswa IPB yang patut diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tata tertib kehidupan kampus, dan memberi saran atau rekomendasi penyelesaian atas pelanggaran yang telah dilakukan.
(2) Menyusun laporan tertulis dan menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada Pimpinan unit kerja disertai saran atau rekomendasi penyelesaiannya.

 Pasal 7

Dalam menjalankan tugas dan wewenang, Komisi Disiplin Mahasiswa dapat meminta bantuan pihak lain dari dalam atau luar lingkungan IPB.

 BAB IV
KETENTUAN SANKSI
 Pasal 8

Terhadap mahasiswa IPB baik perorangan, kelompok atau organisasi yang melakukan tindakan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kewajiban dan/atau melakukan tindakan atau perbuatan yang dilarang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan 4 peraturan ini, dapat dikenakan saksi berupa :

a. Teguran dan atau peringatan lisan;
b. Peringatan tertulis;
c. Tidak diperkenankan mengikuti atau dikeluarkan dari kegiatan yang sedang berlangsung;
d. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola oleh IPB;
e. Diberikan tugas khusus;
f. Dikenakan tuntutan ganti rugi;
g. Dikenakan skorsing untuk waktu tertentu;
h. Dinyatakan sebagai mahasiswa tidak aktif selama waktu tertentu
i. Diberhentikan dan/atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa IPB;
j. Dalam hal organisasi/lembaga kemahasiswaan, selain dikenakan sanksi kepada mahasiswa secara perorangan dapat pula diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan organisasi/lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan.

Pasal 9

Pengenaan sanksi ditentukan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

 Pasal 10

1. Teguran dan larangan untuk mengikuti kegiatan, larangan untuk menggunakan fasilitas yang dikelola oleh IPB, pemberian tugas khusus dan tuntutan ganti rugi, dapat diberikan oleh dosen, Kepala Bagian, Kepala Laboratorium, Ketua Departemen, Wakil Dekan, Dekan,Wakil Rektor, Rektor IPB atau Pejabat lain di lingkungan IPB.
2. Pemberian sanksi tertulis dapat dilakukan oleh Penanggungjawab Kegiatan, Kepala Bagian, Kepala Laboratorium, Ketua Departemen, Wakil Dekan, Dekan, Wakil Rektor, Rektor IPB atau Pejabat lain di lingkungan IPB.
3. Sanksi pemutusan status sebagai mahasiswa IPB secara sementara (skorsing) dapat dilakukan oleh Dekan atau Rektor setelah mempertimbangkan saran/pendapat Komisi Disiplin Mahasiswa di tingkat fakultas atau institut.
4. Sanksi pemutusan status sebagai mahasiswa IPB secara permanen hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mempertimbangkan saran/pendapat Komisi Disiplin Mahasiswa di tingkat institut.

 Pasal 11 

Dalam kondisi dan dengan pertimbangan tertentu, untuk pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dan 4 peraturan ini sepanjang pemberian sanksinya merupakan kewenangan Rektor, maka untuk mendapat saran atau pendapat dalam penyelesaian atas pelanggaran ketentuan tersebut Rektor dapat membentuk suatu Tim.

 Pasal 12

Selama menjalankan sanksi pemutusan status sebagai mahasiswa IPB yang bersifat sementara, mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan membayar Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP) dan biaya pendidikan lainnya secara penuh sesuai dengan ketentuan

Pasal 13

Dalam kondisi dan untuk tingkat penyelenggaraan tertentu terhadap ketentuan peraturan ini, selain dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh IPB, mahasiswa yang bersangkutan dapat juga diserahkan kepada aparat penegak hukum Pemerintah Republik Indonesia dan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Mahasiswa IPB yang mendapat sanksi dapat mengajukan sendiri atau menunjuk orang lain untuk menyatakan keberatan secara tertulis kepada pemberi sanksi atau pejabat yang lebih tinggi di IPB paling lambat 2 minggu setelah sanksi ditetapkan.

Pasal 15

Pejabat yang menerima keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 peraturan ini, wajib menanggapi paling lambat 1 (satu) minggu setelah menerima keberatan tersebut.

Pasal 16

1. Apabila pejabat tersebut tidak dapat menyelesaikan keberatan yang disampaikan oleh mahasiswa, maka masalahnya dapat diserahkan kepada pejabat yang lebih tinggi dan/atau ke Komisi Disiplin Mahasiswa tingkat institut.
2. Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, harus sudah dapat memberikan putusan atas keberatan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu.

BAB V
PENUTUP
 Pasal 17

1. Dengan ditetapkannya peraturan ini, ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Rektor IPB Nomor: 83/K13/KM/2005 dan peraturan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dianggap tidak berlaku lagi.
2. Hal-hal lain yang diperlukan dan belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan aturan tersendiri.
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

                                                                            Ditetapkan di  :   Bogor
                                                                            Pada tanggal   :   23 Juni 2010
                                                                            Rektor,

                                                                            ttd.

                                                                            Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
                                                                            NIP. 19590910 198503 1 003