Bermula dari tugas dari pimpinan unit kerja saya, menugaskan 5 orang pegawainya, termasuk saya untuk mengikuti acara “Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai” yang diadakan di Gedung GWW (Graha Widia Wisuda) IPB, senin 21 Oktober 2012.  Acara dimulai jam 10 pagi.

Dengan gembira kami berlima berangkat dengan mimpi nanti renumerasi JADI diterapkan di IPB.

Kamipun duduk manis

Setelah beberapa lama menunggu, maka acara dimulai.

  1. Pertama adalah presentasi tentang

    Sosialisasi Sasaran Kinerja Pegawai

    yang disampaikan oleh: Drs. Mamat Rahmat, MM dengan pangkat Pembina TkI, Gol IV B di BKN Jakarta.  Dikatakan bahwa dasar hukum  Penilaian Prestasi Kerja adalah:

    1. UU nomor 8 tahun 1974, yang diperbaiki oleh UU nomor 43 tahun 1999
    2. PP nomor 10 tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
    3. PP nomor 46 tahun 211 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
    4. Perka BKN nomor 1

    Menurut Pak Mamat PNS (termasuk CPNS) akan diberikan TUNJANGAN yang namanya RENUMERASI

    Target tahun 2014

    Jika PNS hasil kerjanya < 25% maka akan dikenakan sanksi disiplin hukuman berat

    Mulai tahun 2014 PNS wajib membuat SKP (bukan DP3)

    SKP ini yang buat adalah pegawai nya sendiri bukan atasannya

    SKP = Sasaran Kerja Pegawai

    SKU = Sasaran Kerja Unit

    SKO = Sasaran Kerja Organisasi

    Setiap kegiatan dihitung berdasarkan RUMUS yang bisa dipertanggungjawabkan

    Menurut Pak Mamat, tahun ini (2013) renumerasi diberikan ke DIKBUD

    Sedangkan Departemen Kesehatan dan Agama masih belum.

    Nanti ada rapel REMON ke 13 (1 bulan gaji)

    Jadi diterima 13 bulan sebanyak 56 juta, berlaku surut

    Hasil kerja BKN dihargai 49%

    Hasil kerja Dikbud dihargai 48%

    Penilaian Prestasi Kerja Merupakan alat kendali

    Jangan main uang DIPA, resikonya berat.  Sebab 1 juta saja uang DIPA dipakai bisa dipecat PNS nya.

    Prestasi kerja:

    1. SKP
    2. Perilaku Kerja

    Penilaian perilaku kerjameliputi:

    1. Orientasi pelayanan
    2. Integritas
    3. Komitmen
    4. Disiplin
    5. Kerjasama
    6. Kepemimpinan

    Mulai JANUARI 2012 buat SKP sesuai dengan fungsinya

    Setiap PNS wajib membuat SKP

    Setiap PNS diberikan uraian tugas

    Uraian tugas dilihat di struktur, lakip, dan Dipa

    Jabatan Fungsional wajib menggunakan Angka Kredit

    Nilai didapat dari pengamatan atasan langsung:

    1. Perilaku kerja 40%
    2. Prestasi kerja 60%

    Penilaian SKP dapat > 100

    Nilai perilaku buat yang sakit dikurangi targetnya dari 100 menjadi 90 saja

    di SKP, jika PNS tidak mau tanda tangan dianggap sah

    Jika ada keberatan ada waktunya.

     

    Jika SKP nilainya 74 maka ybs tidak bisa naik pangkat dan tidak bisa di promosi.

    SKP yang nilainya baik minimal nilainya 76

    Yang bukan PNS tidak wajib membuat SKP

    Setiap PNS wajib menyusun SKP berdasarkan RKT instansi, dengan memperhatikan:

    1. Jelas
    2. Dapat diukur
    3. Relevan
    4. Dapat dicapai
    5. Memiliki target waktu

    Target waktu diukur oleh PNS nya sendiri.

    Angan2 atau cita2 jangan terlalu tinggi agar dapat dicapai target waktunya

    Kriteria Nilai:

    1. 91 – 100 Sempurna
    2. 76 – 90 jika ada 1 atau 2 kesalahan
    3. 61 – 75 jika ada 3 atau 4 kesalahan kecil
    4. 51 – 60 jika ada 5 kesalahan

    Jka Cuti bersalin maka targetnya dikurangi

    Cuti sakit harus ada surat dokter

    Jabatan rangkap ada 3 yaitu:

    1. Peneliti
    2. Jaksa
    3. Perancancang Pembangunan
      Tunjangannya hanya 1 dipilih yang paling besar.  Tidak boleh double.

    Mulai januari 2014 buat SKP.  Ada negosiasi antara bawahan dan atasan.

    SKP yang buat adalah PNS nya sendiri, bukan atasan langsungnya.

    Bulan Desember 2013 atasan langsungnya akan memberikan penilaian

    BKN sudah renumerasi

    Dikbud belum

    ini contoh:

    keponakan Pak Mamat yang kerja di Pajak 0 tahun mendapat gaji 2 juta, dapat renumerasi 6 juta, jadi total dia terima sebulannya 8 juta

    Pak mamat sendiri sekarang ini menerima gaji 5 juta, uang renumerasi 4,8 juta.  Jadi total diterimanya 9,8 juta.

    Penjelasan Pak Mamat ini membuat sebagian besar audience hatinya berbunga-bunga.

  2. Cara kedua adalah penyampaian materi tentang

    Sistem Manajemen Kinerja IPB

    oleh Direktur SDM IPB memilih sebagai perguruan tinggi berbadan hukum ( PTBH), oleh sebab itu pengajuan renumerasi IPB ditolak oleh Menpan.  Karena IPB memilih sebagai PTBH maka IPB harus memperbaiki kesejahteraannya sendiri.

    Sehabis Direktur SDM mengucapkan ini langsung ada teriakan huuuuu… oleh audience.

  3. Pada sesi tanya jawab Pak Mamat menanggapi sebagai berikut:
    1. PNS wajib membuat SKP
    2. SKP wajib dibuat oleh PNS dan CPNS mulai tahun 2014
    3. Kompensasi ada kaitannya.  Setoap pekerjaan harus terbagi habis pada bawahannya
    4. Jika terlambat masuk kerja 1 menit saja akan dipotong 1%
    5. Terlambat 2 jam dipotong 2,5 %
    6. Bolos tanpa keterangan jelas dipotong 3%
    7. Jika masuk terus dan target kerja tercapai maka akan dapat uang renumerasi 6 juta
    8. Jika seringsakit tapi target tercapai maka dapat uang renumerasi 5 juta
    9. Jika sudah renumerasi maka semua honor2 hilang, tidak ada lagi honor rapat, tidak ada lagi honor tim kerja, tidak ada lagi honor panitia
    10. Yang masih ada adalah uang SPPD, lumpsum, uang lokal tetap ada
    11. Uang remon tiap bulan diterima

Saya dan teman2 langsung lemas mendengar pernyataan Direktur SDM tersebut, artinya di IPB tidak akan ada renumerasi