Anita's Personal Blog

Kegiatan Arsiparis | Komputer | Fotografi

Cuti Diluar Tanggungan Negara

INSTITUT PERTANIAN BOGOR, DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU CUTI PNS

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memberikan prosedur tentang pelayanan cuti kepada tenaga pendidik (dosen) maupun tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berhak menerimanya.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari prosedur ini terdiri dari

2.1. Cuti tahunan

2.2. Cuti besar

2.3. Cuti sakit

2.4. Cuti bersalin

2.5. Cuti karena alasan penting; dan

2.6. Cuti di luar tanggungan Negara.

3.   DEFINISI CUTI

Definisi dari ruang lingkup tersebut adalah sebagai berikut :

3.1. Cuti Pegawai Negeri Sipil (PNS), selanjutnya disingkat dengan cuti, adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.

3.2. Cuti tahunan adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus-menerus.

3.3. Cuti besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun secara terus-menerus.

3.4. Cuti sakit adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang menderita sakit.

3.5. Cuti bersalin adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang sedang menjalani persalinan anak pertama, kedua dan ketiga.

3.6. Cuti karena alasan penting adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang karena alasan penting tidak bisa masuk kerja.

3.7. Cuti di luar tanggungan negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.

4. DASAR HUKUM

4.1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

4.2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);

4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen

5. PEJABAT YANG MEMBERIKAN CUTI

5.1. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah :

5.1.1. Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara bagi Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;

5.1.2. Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan kekuasaannya;

5.1.3. Kepala Perwakilan Republik Indonesia bagi Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

5.2. Pejabat sebagaimana dimaksud dalam point (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya untuk memberikan cuti, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah ini  atau peraturan perundang-undangan lainnya.

6. SYARAT DAN KETENTUAN CUTI

6.6. Cuti Di Luar Tanggungan Negara

6.6.1. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5(lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan Negara.

6.6.2. Cuti di luar tanggungan Negara dapat diberikan – paling lama 3 (tiga) tahun.

6.6.3. Jangka waktu cuti diluar tanggungan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (6.6.2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.

6.6.4. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan dari Negara.

6.6.5. Selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

6.6.6. PNS yang tidak melaporkan diri kembali kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

6.6.7. PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa  menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, maka :

a. Apabila ada lowongan ditempatkan kembali;

b. Apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara  untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain;

c. Apabila penempatan yang dimaksud dalam huruf b tidak mungkin,  maka Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan

diberhentikan dari jabatannya karena kelebihan dengan mendapat hak-hak kepegawaian menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

7.   RINCIAN PROSEDUR

Prosedur Surat Ijin Cuti

Prosedur Baku Pembuatan Surat Izin Cuti di IPB

Prosedur Baku Pembuatan Surat Izin Cuti di IPB

 


2 Comments

  1. mohon penjelasan utk CLTN apa ada batasan brp kali boleh mengajukan CLTN ?

  2. @Tyani: Mendapatkan Cuti Diluar Tanggungan Negara amat sulit syaratnya, karena selama menjalankan cuti di luar tanggungan Negara tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS. PNS yang melaporkan diri kepada instansi induknya setelah habis masa menjalankan cuti di luar tanggungan Negara, maka apabila ada lowongan ditempatkan kembali, apabila tidak ada lowongan, maka pimpinan instansi yang bersangkutan melaporkannya kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk kemungkinan ditempatkan pada instansi lain !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

*