Pembinaan PNS Aparatur Bermasalah

 

Menurut PP 53 tahun 2010 :
(PP 53 tahun 2010 ini dalam bentuk file PDF bisa di download disini: peraturan_disiplin_pns.pdf)

Pelanggaran Disiplin adalah tiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS.

Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.

Banding administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Ketentuan Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Calon PNS.

 

Jika ada PNS yang bermasalah maka atasan langsung yang pertamakali harus melakukan pembinaan.  Jika permasalahannya cukup rumit maka bisa di selesaikan bersama-sama dengan Tim Binap tingkat IPB.

Tim Binap IPB adalah Tim yang bertugas memberi masukan ke Direktur Sumberdaya Manusia (SDM) dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh PNS IPB.

Prosedur Pembinaan Aparatur PNS Bermasalah:

  1. Ketua unit kerja mengeluarkan surat panggilan 1 dan 2, serta melakukan pemeriksaan (BAP).  Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang wajib memeriksa PNS yang diduga melanggar ketentuan.  Pemeriksaan harus dilakukan dengan teliti dan objektif.  Pemeriksaan dilakukan secara tertutup.
  2. Jika masih bermasalah juga maka Ketua unit kerja memberi hukuman disiplin tingkat ringan
  3. Jika masih bermasalah juga maka Direktur SDM mengeluarkan Surat Panggilan 1, 2, dan 3
  4. Jika masih bermasalah juga maka Tim Binap melakukan pemeriksaan (BAP)
  5. Jika masih bermasalah juga maka Rektor IPB memberikan hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.  Atau Rektor IPB mengusulkan pemberhentian PNS ybs ke Mendiknas
  6. Mendiknas mengeluarkan surat Pemberhentian.  atau Mendiknas mengusulkan pemberhentian dan pembebasan jabatan ke Presiden
  7. Presiden mengeluarkan surat Pemberhentian dan pembebasan jabatan.

 

Rektor:  Pemberhentian atas permohonan sendiri untuk golongan III/d ke bawah

 

Mendiknas:

  • Pemberhentian atas permohonan sendiri untuk golongan IV/a dan IV/b
  • Pemberhentian dengan tidak hormat dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permohonan sendiri untuk golongan IV/b ke bawah.

 

Presiden:

  • Pemberhentian golongan IV/c – IV/e
  • Pembebasan jabatan Eselon I

 

Penulis:  Anita Handayani (http://anitanet.staff.ipb.ac.id)